KabarMakassar.com — Rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi diduga menjadi penyebab terganggunya stabilitas pasar gula lokal dan menurunnya penyerapan gula produksi petani. Fenomena tersebut terjadi di tengah kebutuhan gula nasional yang masih tinggi, namun distribusi gula dalam negeri tidak berjalan optimal.
Kondisi ini menekan harga gula petani dan memperbesar ketimpangan antara produksi dan kebutuhan nasional. Pemerintah pun mulai menaruh perhatian serius terhadap tata niaga gula yang dinilai belum sepenuhnya terkendali.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan usaha petani tebu. Ia menyebutkan bahwa produk rafinasi yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri justru beredar di pasar umum.
Hal tersebut menyebabkan harga gula produksi petani semakin tertekan karena bersaing dengan produk yang memiliki rantai distribusi berbeda. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka dampaknya akan semakin luas terhadap sektor pertanian tebu nasional.
“Kita temukan rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini sangat membahayakan karena menekan harga dan membuat gula petani tidak terserap. Kalau ini tidak ditertibkan, petani yang paling dirugikan,” tegasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (08/04).
Selain rembesan gula rafinasi, pemerintah juga mencermati adanya ketidakseimbangan antara kebijakan impor dan penyerapan produksi dalam negeri. Meskipun kebutuhan gula nasional masih tinggi, gula produksi petani justru tidak terserap secara maksimal di pasar.
Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem distribusi yang membutuhkan pembenahan menyeluruh. Fenomena tersebut juga memperlihatkan bahwa kebijakan impor harus diselaraskan dengan kondisi produksi domestik.
“Selain itu, terdapat kondisi yang cukup janggal. Di satu sisi kita masih melakukan impor gula, namun di sisi lain gula dalam negeri tidak terserap. Hal yang sama juga terjadi pada molase. Jika sebelumnya harga molase mencapai Rp1.900 per liter, pada Maret 2026 turun hingga sekitar Rp1.000. Ini tentu perlu menjadi perhatian, karena gula kita pun tidak bisa laku,” ungkapnya.
Dampak dari rembesan gula rafinasi juga dirasakan oleh industri gula nasional, termasuk badan usaha milik negara di sektor gula. Tekanan harga akibat membanjirnya gula impor menyebabkan kinerja perusahaan gula mengalami penurunan signifikan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata niaga gula tidak hanya merugikan petani, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan industri pengolahan gula dalam negeri. Oleh karena itu, penataan distribusi gula menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas sektor gula nasional.
“Sugar Co membukukan rugi Rp680 miliar pada 2025 akibat harga yang tidak cukup baik, yang dipicu oleh impor gula yang tidak terkontrol,” ujarnya.
Data proyeksi nasional menunjukkan bahwa produksi gula dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Pada tahun 2025, luas panen tebu tercatat mencapai 563.357 hektare dengan produktivitas gula kristal putih sebesar 4,74 ton per hektare.
Dengan tingkat produktivitas tersebut, produksi gula nasional diperkirakan mencapai 2,67 juta ton. Sementara itu, kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton yang terdiri dari gula konsumsi dan gula industri, sehingga masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan langkah penertiban distribusi gula rafinasi melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas). Pengawasan distribusi akan diperketat untuk mencegah kebocoran produk rafinasi ke pasar konsumsi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program peningkatan produksi melalui peremajaan tanaman tebu yang sudah tidak produktif. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan produksi sekaligus melindungi harga gula petani di tingkat pasar.
“Bapak Presiden meminta kami membantu petani tebu. Kami sudah anggarkan Rp1,7 triliun untuk program bongkar ratoon, dengan target peremajaan sekitar 300 ribu hektare secara bertahap,” jelasnya.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai bahwa jaminan harga dan kepastian pasar menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan usaha petani tebu. Ia menyebutkan bahwa paradoks antara impor gula dan rendahnya penyerapan produksi lokal harus segera diselesaikan melalui pengawasan distribusi yang lebih ketat.
Tanpa perbaikan tata niaga, upaya peningkatan produksi dikhawatirkan tidak akan berjalan optimal. Pemerintah menilai perlindungan terhadap petani harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Intinya kunci swasembada itu sederhana, banyak tanam, banyak panen, dan banyak produksi. Tapi sekarang terjadi paradoks, kita impor gula, sementara gula petani tidak laku. Ini karena banjir gula rafinasi ke pasar konsumsi,” ujarnya.
“Kalau gula petani dijamin dibeli dengan harga baik, pasti petani semangat. Karena itu pengawasan gula rafinasi harus diperketat agar tidak merembes ke pasar konsumsi,” pungkas Amran.
