KabarMakassar.com — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menekankan pentingnya penataan sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan keberhasilan program Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih (KDKMP).
Menurutnya, keberadaan gerai koperasi tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung SDM yang siap mengelola.
Nurdin Halid menegaskan bahwa kesiapan SDM menjadi faktor kunci agar program koperasi di desa tidak hanya sebatas pembangunan fisik gerai, tetapi benar-benar mampu menggerakkan ekonomi desa.
“Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih harus menyiapkan SDM. Kenapa? Karena kalau nanti gerai ini selesai, kemudian SDM tidak siap, tentu tidak mungkin pemerintah membiarkannya tidak berfungsi,” kata Nurdin Halid, Sabtu (04/04).
Politisi Golkar ini menambahkan, penyiapan SDM juga penting agar nilai dan prinsip dasar koperasi tetap terjaga dalam pembangunan KDKMP. Karena itu, dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, ia selalu mengingatkan pemerintah daerah dan pengurus koperasi agar fokus pada kesiapan pengelolaan koperasi.
Menurutnya, yang paling penting bukan siapa yang terlibat dalam pembangunan gerai, tetapi bagaimana koperasi mampu menyiapkan SDM untuk mengelola usaha koperasi secara profesional.
“Yang penting gerai hadir di desa, tapi pengurus koperasi harus menyiapkan SDM-nya sehingga koperasi benar-benar menjadi pengelola, bukan pihak lain,” ujarnya.
Nurdin Halid juga menyinggung peran PT Agrinas Pangan Nusantara dalam program tersebut. Ia menegaskan bahwa Agrinas sebaiknya berperan sebagai pendamping, bukan pengelola gerai koperasi, agar tidak menghilangkan jati diri koperasi.
Nurdin menjelaskan, Komisi VI DPR RI telah mendorong adanya sekitar 8.000 tenaga pendamping yang akan membantu koperasi dalam menyiapkan manajemen dan SDM selama masa pembinaan.
“Pendamping ini akan membina, membimbing, dan mengarahkan kepengurusan koperasi agar menyiapkan SDM untuk pengelolaan. Sekarang yang dibutuhkan itu manajemen,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kemitraan antara koperasi dengan pelaku usaha yang sudah ada di desa seperti agen pupuk, pangkalan LPG, dan distributor sembako. Mereka diharapkan menjadi bagian dari koperasi sehingga ekonomi desa tetap hidup dan berkembang.
Nurdin Halid berharap, jika penataan SDM, pendampingan, serta regulasi pendukung berjalan dengan baik, maka koperasi desa dapat menjadi pelaku ekonomi utama di desa sebagaimana cita-cita pemerintah menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian.
“Kalau ini dilakukan, maka koperasi desa akan menjadi pelaku ekonomi dominan di desa dan roda perekonomian desa akan bergerak,” tukasnya.
