KabarMakassar.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mempertegas pentingnya komunikasi publik dan transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinergi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar.
Langkah ini ditegaskan dalam kunjungan kerja BGN ke kantor Diskominfo Makassar.
Hal ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis program, tetapi juga penguatan strategi sosialisasi dan edukasi publik agar implementasi MBG berjalan efektif di lapangan.
Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai membutuhkan dukungan komunikasi yang masif dan tepat sasaran, agar masyarakat tidak sekadar mengetahui, tetapi juga memahami mekanisme serta ikut mengawasi pelaksanaannya.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi publik yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat.
“Sinergi antara BGN, Komdigi, dan pemerintah daerah penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami manfaat dan mekanisme Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh,” ujarnya dalam keterangan, Sabtu (04/04).
BGN juga mendorong penguatan sistem komunikasi dua arah melalui optimalisasi kanal pengaduan masyarakat seperti SP4N-LAPOR!, PPID, serta platform lokal seperti Lontara Plus. Upaya ini dinilai krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program tetap terjaga.
“Keterbukaan akses informasi dan pengaduan menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Setiap masukan masyarakat harus bisa ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas program,” tambah Khairul.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital RI bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menekankan peran strategis media dan humas pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG.
“Kolaborasi ini memungkinkan informasi program MBG tersampaikan secara cepat, akurat, dan menyeluruh, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan juga meningkat,” katanya.
Selain rapat koordinasi, rombongan BGN dan Komdigi turut meninjau Command Center Kota Makassar untuk melihat langsung sistem pengelolaan data dan informasi publik berbasis digital yang terintegrasi, sebagai bagian dari penguatan ekosistem komunikasi pemerintah daerah.
