KabarMakassar.com — Ketimpangan manfaat ekonomi dari sektor nikel kembali menjadi sorotan.
Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi alias Cicu, menegaskan daerah penghasil tidak boleh hanya menerima dampak, sementara nilai tambahnya mengalir ke pusat.
Pernyataan itu disampaikan Cicu saat menghadiri silaturahmi Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) di Claro Makassar, Senin (2/03).
“Kontribusi daerah penghasil terhadap devisa negara sangat besar. Tapi masyarakat di sekitar tambang belum sepenuhnya merasakan hasilnya. Ini yang harus dibenahi,” tegas Cicu.
Ia menilai, selama ini daerah penghasil nikel berada pada posisi yang tidak seimbang dalam tata kelola sumber daya alam. Menurutnya, keadilan distribusi manfaat harus menjadi agenda bersama, termasuk dalam skema Dana Bagi Hasil dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi eksploitasi. Harus ada keadilan pembagian manfaat agar kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Selain persoalan ekonomi, Cicu juga menyoroti beban lingkungan yang ditanggung langsung masyarakat di wilayah tambang. Ia meminta solusi konkret untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
“Dampak lingkungan paling dirasakan masyarakat setempat. Negara tidak boleh abai. Harus ada dukungan nyata untuk pemulihan dan pengawasan,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia, Moh Arus Abdul Karim, menyebut forum ini dibentuk sebagai langkah konsolidasi memperkuat posisi tawar daerah.
“Daerah penghasil adalah penyumbang besar. Tapi kesejahteraan masyarakat belum berbanding lurus. Forum ini hadir untuk memperjuangkan keadilan itu,” ujarnya.
FD-PNI sendiri terbentuk pada 7–8 Desember 2025 di Palu, Sulawesi Tengah, sebagai wadah bersama provinsi penghasil nikel. Forum ini mendorong transparansi data produksi secara real time, sinkronisasi RKAB dengan realisasi produksi, serta kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah.
Sejumlah pimpinan DPRD dari provinsi penghasil nikel turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua DPRD Sulawesi Tenggara H.M. Aris Abdul Karim, Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor, La Ode Tariala dari Sulawesi Tenggara, serta Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Ruray.
Melalui konsolidasi ini, para pimpinan DPRD berharap lahir rekomendasi konkret yang mampu memperkuat peran daerah dalam tata kelola nikel nasional dan memastikan manfaat ekonomi benar-benar kembali kepada masyarakat di wilayah penghasil.
