kabarbursa.com
kabarbursa.com

OJK Sulselbar Perkuat Literasi Keuangan, Jangkau Ratusan Ribu Warga

OJK Sulselbar Perkuat Literasi Keuangan, Jangkau Ratusan Ribu Warga
Perkembangan edukasi dan literasi keuangan di Sulsel (Dok: Int)

KabarMakassar.com — Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Moch. Muchlasin, menyampaikan, jika sepanjang Januari 2026, Kantor OJK Provinsi Sulselbar telah menginisiasi sebanyak 19 kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui kanal digital.

“Kegiatan edukasi tersebut berhasil menjangkau 288.063 peserta yang berasal dari berbagai segmen, mulai dari pelajar dan mahasiswa, pelaku UMKM, komunitas, hingga masyarakat umum,” ujarnya, Minggu (01/03).

Pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan secara kolaboratif bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) dan pemerintah daerah, sebagai bentuk sinergi dalam memperluas akses informasi dan pemahaman mengenai produk serta layanan keuangan yang legal dan logis.
“Terkait dengan penanganan layanan konsumen di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, pada Januari 2026 terdapat 179 layanan konsumen yang terdiri dari 21 penerimaan informasi, 119 pemberian informasi, dan 39 layanan pengaduan,” paparnya.

Dari total layanan konsumen tersebut, sebanyak 62 layanan terkait perbankan, 74 layanan fintech, 31 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 6 layanan terkait asuransi, 3 layanan terkait modal ventura, dan 3 layanan terkait nonLJK.

“Untuk permohonan SLIK pada periode Januari 2026 terdapat 3.264
layanan baik untuk walk-in maupun online,” jelasnya.
Sebagai informasi, di awal tahun 2026 ini, OJK menyelenggarakan Survei Nasional
Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).

Kegiatan SNLIK 2026 di wilayah Sulawesi Selatan dilaksanakan di 24 kabupaten/kota dan di Sulawesi Barat dilaksanakan di 6 kabupaten.

Selanjutnya, OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga mengawal pelaksanaan SNLIK 2026 di sejumlah kabupaten/kota.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan kualitas dan akurasi proses pendataan, sehingga hasil survei dapat mencerminkan kondisi nyata literasi dan inklusi keuangan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka perumusan kebijakan dan program ke depan.