KabarMakassar.com — Serapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SMA di Sulawesi Selatan menjadi sorotan tajam DPRD, setelah realisasinya hanya mencapai sekitar 56 persen dari target 95 persen dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yeni Rahman, menilai rendahnya serapan anggaran tersebut mencerminkan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program di sektor pendidikan.
“Serapan Dana BOS untuk SMA hanya 56,17 persen, padahal targetnya bisa sampai 95 persen. Ini tentu sangat disayangkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (09/04).
Ia menyoroti ironi di balik kondisi tersebut, mengingat selama ini Dinas Pendidikan kerap mengeluhkan keterbatasan anggaran, namun dana yang tersedia justru tidak terserap maksimal.
Menurutnya, dana BOS seharusnya dapat dimanfaatkan lebih produktif, termasuk untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekolah.
“Daripada dikembalikan, lebih baik dimaksimalkan untuk program sekolah, misalnya pelatihan guru agar kualitas belajar mengajar meningkat,” tegasnya.
Srikandi PKS itu juga mengungkap bahwa salah satu penyebab rendahnya serapan adalah perencanaan program di tingkat sekolah yang belum matang, meski masing-masing sekolah telah memiliki agenda kegiatan.
Yeni menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar penggunaan dana BOS lebih efektif dan tepat sasaran.
“Ini perlu jadi perhatian serius. Sekolah harus lebih kreatif dalam memanfaatkan anggaran agar target serapan tercapai dan tidak ada dana yang mengendap,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa dana BOS merupakan komponen vital dalam mendukung operasional sekolah, termasuk untuk kegiatan bimbingan teknis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Dana BOS itu jantung operasional sekolah. Kalau dikelola baik, bisa meningkatkan kualitas guru dan output pendidikan,” tukasnya.
