KabarMakassar.com — Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menegaskan pentingnya penguatan peran Perum Bulog serta peningkatan penguasaan stok pangan oleh negara untuk menjaga stabilitas harga selama Ramadan. Menurutnya, lonjakan permintaan bahan pokok pada bulan puasa kerap memicu kenaikan harga di pasar.
Slamet menilai kenaikan harga pangan selama Ramadan merupakan persoalan yang terus berulang setiap tahun. Ia menyebut hal itu menunjukkan lemahnya kendali pemerintah terhadap ketersediaan dan distribusi stok di pasaran.
“Selama Ramadan permintaan meningkat. Kalau pemerintah tidak menguasai stok secara dominan, maka harga akan mudah dimainkan oleh pihak-pihak yang memiliki stok besar,” ujar Slamet, Kamis (19/02/2026)
Ia mengatakan negara idealnya harus menguasai sekitar 60 hingga 70 persen stok bahan pangan strategis. Dengan penguasaan stok yang lebih besar, pemerintah dinilai dapat melakukan intervensi secara efektif ketika terjadi lonjakan harga.
Slamet juga menyinggung kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan operasi pasar yang selama ini dilakukan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut penting tetapi belum menyelesaikan akar persoalan.
“Operasi pasar itu penting, tetapi sifatnya hanya meredakan sesaat. Akar masalahnya tetap pada penguasaan stok. Kalau stok dikuasai negara, pemerintah bisa lebih kuat mengendalikan harga selama Ramadan,” tegas Politisi asal dapil Jawa Barat IV.
Dalam pembahasan Undang-Undang Pangan, Slamet menyebut Komisi IV DPR tengah mendorong penguatan posisi Bulog. Ia menilai Bulog harus menjadi instrumen utama dalam stabilisasi pangan nasional.
“Kita ingin Bulog menjadi lembaga yang kuat, sehingga saat Ramadan dan kebutuhan meningkat, pemerintah sudah siap dengan stok yang cukup untuk menjaga harga tetap stabil,” jelasnya.
Selain penguatan stok, Slamet juga meminta perhatian terhadap kelancaran distribusi pangan ke daerah-daerah yang memiliki kendala akses transportasi. Menurutnya, hambatan distribusi dapat menyebabkan harga bahan pokok melonjak lebih tinggi dibanding wilayah lain.
Ia menegaskan pemerintah perlu memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar selama Ramadan.
“Distribusi harus lancar. Jangan sampai selama Ramadan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga wajar,” pungkasnya.
