KabarMakassar.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Susel) dari Fraksi Partai Golkar, Marthen Rantetondok, memberi sinyal kuat tak akan kembali maju pada Pemilu 2029.
Ia secara terbuka mengakui kinerjanya sudah tidak lagi optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Karena faktor umur, saya merasa tidak mampu lagi memperjuangkan rakyat secara maksimal. Saat reses kita tampung aspirasi, tapi sering kali tidak bisa menjawab kebutuhan mereka,” kata Marthen, Senin (13/04).
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan arah politiknya ke depan. Marthen mengaku tengah menyiapkan regenerasi dengan mendorong anaknya untuk maju sebagai calon legislatif pada 2029.
“Saya sementara mempertimbangkan. Kemungkinan besar kalau ada peluang, saya akan mendorong anak saya untuk maju,” ujarnya.
Ia menyebut anak ketiganya telah memiliki pengalaman organisasi di Angkatan Muda Partai Golkar tingkat pusat, serta latar belakang pendidikan hukum internasional. Target elektoral pun dipasang cukup tinggi.
“Targetnya sekitar 17 ribu sampai 18 ribu suara. Mudah-mudahan bisa tercapai,” ucapnya.
Meski demikian, Marthen menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Partai Golkar melalui mekanisme internal.
“Kita dorong, tapi semua tergantung partai. Kita tunggu saja,” singkat.
Di sisi lain, Marthen juga menyoroti persoalan serius di sektor peternakan, khususnya di wilayah Toraja dan Luwu Raya. Ia mengungkapkan tingginya angka kematian ternak serta terbatasnya pasokan kerbau yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Saya sudah sampaikan soal banyaknya ternak yang mati di Luwu Raya dan Toraja. Mudah-mudahan bisa masuk program penanganan pada 2027,” katanya.
Menurutnya, kelangkaan kerbau bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat Toraja. Kebutuhan tinggi untuk upacara adat belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan.
“Kerbau dari luar belum bisa masuk karena masih menunggu keputusan kementerian. Padahal kebutuhan di Toraja sangat tinggi,” jelasnya.
Kondisi tersebut bahkan memicu penundaan sejumlah prosesi adat.
“Kadang ada yang menunda prosesi adat karena kerbau belum tersedia. Ini tentu menjadi perhatian serius,” tukas Marthen.
