KabarMakassar.com — Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2024 Tingkat Kecamatan di Kabupaten Maros resmi dibuka oleh Bupati Maros HAS Chaidir Syam, Senin (06/02).
Pembukaan kegiatan Musrenbang dimulai dan dipusatkan di Kecamatan Tompobulu, tepatnya di Dusun Balocci, Desa Benteng Gajah.
Sebagaimana lazimnya, Musrenbang Tingkat Kecamatan ini dilaksanakan sebagai momen awal menyerap aspirasi, masukan dari Pemerintah Desa untuk selanjutnya jadi cikal bakal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
Bupati Maros HAS Chaidir Syam dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maros akan terus dilanjutkan namun di tahun 2023-2024 prioritas Pemerintah Kabupaten Maros yakni menitikberatkan pada Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan.
Menurutnya, Pemkab Maros akan menggelontorkan Rp 424 milyar per tahun untuk anggaran pendidikan dan Rp 269 milyar per tahun untuk bidang kesehatan yang terakumulasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini, menurut Bupati, dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia kita agar lebih berdayasaing, berkompetensi di tengah era teknologi yang super canggih. Selain itu, prioritas bidang kesehatan ini dalam upaya memberikan jaminan pelayanan bidang kesehatan dan peningkatan kulaitas kesehatan masyarakat Maros pda umumnya.
“Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama kita, sebanyak 424 milyar di sektor pendidikan dan 269 milyar di sektor kesehatan, itu saja sudah hampir mencapai 700 milyar dari total APBD kita yang hanya 1,3 Trilliun,” pungkasnya.
Menurutnya, anggaran pendidikan dialokasikan untuk insentif guru, sertifikasi, sarana dan prasarana sekolah seperti alat peraga di sekolah mau pun rehabilitasi sekolah baik sedang atau pun berat.
Di sektor kesehatan, Bupati menyampaikan akan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat melalui Program Universal Health Coverage (UHC) yang rencananya akan launching pada tanggal 27 Februari nanti.
UHC ini merupakan program pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi masyarakat dengan hanya membawa KTP sebagai bukti domisili Maros maka si pasien sudah bisa langsung dilayani. Pemkab sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp27 Milyar untuk program UHC ini.
