KabarMakassar.com — Delapan kabupaten di Sulawesi Selatan masih mencatat tingkat kemiskinan di atas 10 persen, menunjukkan ketimpangan antarwilayah yang masih menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan yang dirilis pada 22 September 2025 mencatat delapan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni Pangkep sebesar 11,6 persen, Jeneponto 11,42 persen, Luwu 10,97 persen, Luwu Utara 10,74 persen, Enrekang 10,73 persen, Kepulauan Selayar 10,61 persen, Tana Toraja 10,54 persen, dan Toraja Utara 10,05 persen.
Sementara itu, lima daerah dengan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Makassar sebesar 4,43 persen, Kota Parepare 4,44 persen, Kabupaten Sidenreng Rappang 4,91 persen, Luwu Timur 5,79 persen, dan Wajo 5,86 persen.
Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menilai kesenjangan antarwilayah tersebut menjadi perhatian penting dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan.
“Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata. Karena itu, saya meminta pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi secara detail faktor-faktor penyebab kemiskinan di daerah masing-masing,” tegasnya.
Hal tersebut disampaikan Jufri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/04/2026)
Berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan yang dirilis pada 5 Februari 2026, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada 2025 tercatat sebesar 7,43 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 8,25 persen.
Selain itu, angka kemiskinan di Sulsel juga mengalami penurunan sebesar 0,34 poin persentase dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 7,77 persen.
Meski menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, Jufri menilai pendekatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara lebih terintegrasi dan tidak lagi bersifat sektoral.
“Pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah,” ujar Jufri.
Ia menegaskan bahwa setiap intervensi kebijakan harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pengurangan kesenjangan antarwilayah juga menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi berbagai program, mulai dari perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga didorong memastikan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan berjalan optimal sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
Jufri juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat perencanaan berbasis data. Langkah tersebut dinilai penting agar program intervensi yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan.
Musrenbang tematik ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Sulsel Irawan Dermayasmin Ibrahim, para wakil bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Selatan, serta kepala Bappelitbangda kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
