KabarMakassar.com –- Ketua Pergerakan Aktivis dan Mahasiswa (PAM) Sulsel, Yudistira, mengeluarkan pernyataan tegas mendesak Bupati Jeneponto, Paris Yasir, untuk segera mengambil langkah diskresi guna melanjutkan pembangunan Jembatan Bosalia yang telah mangkrak selama bertahun-tahun.
Langkah ini disuarakan menyusul kondisi arus lalu lintas di jalan poros utama Jeneponto, khususnya di Jembatan Belokallong, yang kian memprihatinkan seiring kondisi macet yang terjadi setiap tahunnya bagi para pengguna jalan dari arah Kota Makassar ke Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Sinjai hingga Selayar yang ingin melakukan mudik.
Yudistira menegaskan bahwa Jembatan Bosalia bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi tunggal untuk memecah kepadatan arus kendaraan.
“Jembatan Belokallong sudah overkapasitas. Masyarakat Jeneponto dan para pelintas butuh jalan alternatif. Pembangunan Jembatan Bosalia adalah kunci agar akses transportasi tidak lagi lumpuh setiap musim mudik atau libur panjang,” ujar Yudistira, Selasa (24/3).
Sebagaimana diketahui, proyek Jembatan Bosalia terhenti akibat tersandung kasus korupsi pada masa pembangunan sebelumnya.
PAM Sulsel menilai, status hukum masa lalu tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah saat ini untuk membiarkan infrastruktur tersebut terbengkalai.
“Kasus korupsinya harus dituntaskan secara hukum, tapi pembangunannya harus tetap jalan. Jangan biarkan anggaran negara yang sudah masuk menjadi sia-sia dan hanya menjadi semak belukar. Bupati Paris Yasir harus berani melakukan pemutihan dan audit ulang demi kepentingan publik,” tegasnya.
Menurutnya, terhambatnya akses jalan akibat macet di jembatan utama Belokallong berdampak langsung pada biaya logistik dan perputaran ekonomi warga.
Ia menganggap bahwa jembatan Bosalia dapat menjadi jalan alternatif yang diyakini akan menghidupkan sektor ekonomi baru di wilayah pesisir Jeneponto jika akses jalan tersebut terhubung dengan sempurna.
Oleh karena itu, PAM Sulsel meminta Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat guna mencari celah penganggaran baru.
“Kami menantang keberanian politik Bupati Paris Yasir. Rakyat butuh bukti nyata bahwa pemerintah hadir memberikan solusi, bukan sekadar membiarkan jembatan mangkrak menjadi monumen kegagalan,” tutup Yudistira.
