KabarMakassar.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Andi Tenri Uji menyuarakan sejumlah persoalan krusial hasil reses kedua masa persidangan tahun sidang 2025–2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar.
Isu kebutuhan pasar tradisional hingga minimnya fasilitas pendidikan menjadi sorotan utama yang diminta segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
Srikandi PDIP itu mengungkapkan bahwa sebagian besar aspirasi warga di Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar V memiliki pola yang sama, mulai dari kebutuhan CCTV hingga persoalan kesejahteraan. Namun, ada beberapa isu mendesak yang dinilai perlu perhatian khusus dari eksekutif.
“Saya tidak membacakan semuanya karena pada umumnya hampir sama, tapi ada beberapa hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kota,” ujarnya dalam paripurna, Senin (20/04).
Salah satu tuntutan utama warga adalah pembangunan pasar tradisional di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Menurutnya, keberadaan pasar sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
“Warga Barombong meminta agar pemerintah menghadirkan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti maraknya usaha kafe di kawasan permukiman yang dinilai mengganggu ketertiban warga. DPRD meminta pemerintah kota lebih tegas dalam penertiban izin usaha.
“Penertiban izin kafe, khususnya di wilayah pemukiman, perlu diperhatikan agar keamanan dan kenyamanan warga tetap terjaga,” tegasnya.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Mariso dan Kelurahan Barombong. Kondisi ini dinilai menghambat akses pendidikan bagi masyarakat.
“Kami meminta adanya penambahan fasilitas pendidikan di wilayah yang masih minim, agar pelayanan pendidikan lebih merata,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan juga menjadi sorotan, khususnya di Panto Duri yang disebut kerap berpindah lokasi kantor sehingga menyulitkan masyarakat.
“Kami berharap pelayanan di Kelurahan Panto Duri bisa ditingkatkan, karena selama ini kantor lurah sering berpindah-pindah,” tambahnya.
Tenri Uji juga menegaskan agar seluruh aspirasi masyarakat dapat segera direspons oleh pemerintah kota sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di Makassar.
