KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menegaskan larangan kegiatan penamatan sekolah yang membebani orang tua, khususnya di sekolah negeri.
Ia memastikan pemerintah kota akan melakukan evaluasi terhadap sekolah yang tetap memaksakan pungutan, meski sudah ada imbauan resmi.
Appi menyebut, sejak tahun lalu (2025) pihaknya telah mengingatkan agar sekolah tidak menggelar penamatan jika tidak memiliki anggaran yang memadai. Menurutnya, kegiatan seremonial tidak boleh menjadi beban tambahan bagi wali murid.
“Kalau sekolah tidak punya anggaran, jangan lakukan penamatan. Jangan memberatkan orang tua untuk membayar kegiatan seperti itu,” tegasnya, Senin (20/04).
Ia menekankan bahwa kondisi ekonomi orang tua siswa tidak sama, sehingga kebijakan yang memicu pungutan kolektif dinilai tidak adil. Appi membuka ruang jika kegiatan tersebut sepenuhnya dibiayai tanpa membebani orang tua.
“Silakan kalau ada yang mau membiayai penuh sehingga semua siswa bisa ikut gratis. Tapi kalau harus urunan dan memberatkan, itu yang tidak boleh,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkot Makassar masih menerima adanya sekolah yang tetap menggelar kegiatan serupa dengan dalih ramah tamah atau bukan perpisahan.
Appi menilai praktik tersebut tetap harus diawasi karena berpotensi melanggar semangat imbauan yang telah dikeluarkan.
Ia memastikan pengawasan akan diperketat melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar, termasuk dalam proses evaluasi manajemen sekolah yang saat ini masih berlangsung.
“Nanti kita kontrol melalui Dinas Pendidikan. Jangan sampai hanya karena istilah berbeda, substansinya tetap memberatkan orang tua,” tegas Appi.
Appi juga mengingatkan agar seluruh kepala sekolah (Kepsek) mematuhi kebijakan tersebut, terlebih di tengah proses penataan dan pergantian pimpinan sekolah yang belum sepenuhnya rampung.
Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memastikan kegiatan pendidikan tetap inklusif dan tidak menambah beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang akhir tahun ajaran.
“Iya lihat aja nanti kita akan melalui Dinas Pendidikan ini akan terkontrol. Jadi ini proses pergantian kepala sekolah belum selesai. Iya. Mohon maaf iya jangan sampai gara-gara ini tidak terposisikan,” tukasnya.
