KabarMakassar.com – Kebijakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menginstruksikan kadernya untuk tidak mengambil keuntungan dan tidak terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan respon dari Partai Golongan Karya (Golkar).
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa persoalan MBG harus dibedakan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, pada tataran kebijakan, MBG merupakan program pemerintah yang lahir dari kebutuhan masyarakat dan memiliki tujuan yang jelas. Namun jika muncul persoalan, hal itu berada pada aspek implementasi, bukan pada gagasannya.
“Kalau pada tataran pelaksanaan, ya tunjukkan bukti-bukti siapa yang menyeleweng, siapa yang menyimpang. Ini bukan persoalan kebijakan, tetapi pelaksanaannya,” ujar Idrus, di hotel UIN Alauddin Makassar, Jumat (27/02).
Ia menambahkan, apabila terdapat data atau fakta penyimpangan, pihaknya terbuka untuk melakukan evaluasi.
“Kalau ada data faktanya, sampaikan kepada saya selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Itu menjadi bahan evaluasi, bukan kebijakannya,” tegasnya.
Idrus juga menyinggung beberapa kasus yang terjadi selama MBG di sejumlah daerah dalam pelaksanaannya, menjadi catatan penting untuk pembenahan teknis, namun tidak serta-merta menghentikan program.
“Pelaksanaan program MBG harus dibenahi, bukan dihentikan. Persoalannya bukan pada gagasan MBG,” katanya.
Terkait isu adanya kader partai Golkar yang memiliki dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Idrus mengaku belum melakukan monitoring khusus terhadap hal tersebut.
“Saya sampai hari ini belum monitor soal dapur-dapur itu,” singkatnya.
Lebih jauh, Golkar memandang MBG dapat menjadi momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat. Idrus menyebut program tersebut seharusnya melibatkan rakyat sebagai pelaku usaha agar mampu menumbuhkan wirausaha baru.
“MBG bisa dijadikan momentum menciptakan entrepreneur-entrepreneur di masyarakat. Libatkan rakyat supaya mereka belajar mulai dari yang kecil-kecil,” tukasnya.
