KabarMakassar.com — Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, melontarkan kritik terbuka terhadap jajaran pembantu Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai, problem utama pemerintahan saat ini bukan pada arah kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan menteri dan juru bicara dalam menjelaskan kebijakan kepada publik.
Menurut Idrus, sejumlah kebijakan strategis pemerintah sebenarnya telah dirancang dengan matang dan memiliki fondasi kuat. Namun, kegagalan dalam membangun narasi membuat kebijakan tersebut kerap menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat.
“Kebijakannya sudah benar, sudah terencana. Tapi tidak dijelaskan dengan baik, sehingga publik tidak menangkap arah besarnya,” ujar Idrus kepada awak media di Warkop Haji Edy, Minggu (29/03).
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintahan Prabowo berdiri di atas dasar ideologi bangsa, konstitusi, serta semangat kebersamaan dalam negara yang majemuk. Karena itu, kritik yang muncul bukan karena kebijakan keliru, melainkan karena tidak disampaikan secara utuh dan sistematis sejak awal.
“Itu bukan tiba masa tiba akal. Semua sudah ada perencanaan dan proyeksinya. Persoalannya ada di komunikasi,” tegasnya.
Idrus bahkan mengingatkan, lemahnya penjelasan dari para pembantu presiden berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemerintah berjalan tanpa arah. Padahal, menurut dia, tanggung jawab utama menteri dan juru bicara adalah memastikan kebijakan presiden dipahami publik secara jelas.
“Seharusnya pembantu presiden memperkuat, bukan malah membuat kebijakan terlihat tidak jelas,” katanya.
Ia juga menyoroti pola komunikasi pemerintah yang dinilai masih reaktif. Penjelasan terhadap kebijakan sering kali baru muncul setelah polemik berkembang di ruang publik, bukan disampaikan secara proaktif sejak awal.
“Harusnya dijelaskan dari awal, sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik itu justru akan jadi solusi,” ujarnya.
Dalam penilaiannya, pemerintahan Prabowo memulai langkah dengan niat baik dan komitmen yang kuat untuk membangun Indonesia sebagai “rumah besar bersama”.
Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan strategis seperti penguatan ketahanan energi dan pangan, hilirisasi industri, hingga pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan.
“Secara konsep ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” jelas Idrus.
Namun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan besar tidak cukup hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus diiringi dengan narasi yang terbuka, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.
“Perlu dijelaskan sampai detail, termasuk kemungkinan terbaik dan terburuknya. Itu penting agar publik tidak salah paham,” katanya.
Idrus secara khusus mengkritik kinerja juru bicara presiden yang dinilai belum mampu membangun argumentasi kebijakan secara utuh. Ia menyebut, fungsi komunikasi pemerintah seharusnya tidak sekadar merespons kritik, tetapi aktif menjelaskan arah kebijakan secara kreatif dan komprehensif.
“Juru bicara tidak cukup hanya menjawab. Harus mampu membangun narasi sejak awal,” tegasnya.
Selain faktor internal, Idrus juga mengingatkan adanya tekanan global yang memengaruhi kebijakan pemerintah, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi dunia. Menurutnya, konteks global ini perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pemerintah tidak berdiri sendiri.
“Kita tidak hidup di ruang kosong. Dinamika global itu harus disampaikan ke publik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persepsi publik terhadap posisi Indonesia di berbagai forum internasional yang kerap disalahartikan. Menurutnya, hal itu terjadi karena kurangnya penjelasan menyeluruh dari pemerintah.
“Masuk forum internasional bukan berarti tunduk, tapi strategi komunikasi politik. Ini yang harus dijelaskan,” katanya.
Meski melontarkan kritik, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada di barisan pendukung pemerintah. Ia menyebut, dukungan tersebut merupakan arahan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, agar seluruh kader aktif mengawal sekaligus menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Golkar harus jadi garda terdepan dalam menerjemahkan dan menjelaskan kebijakan presiden,” ujarnya.
Idrus menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi kepada publik.
“Substansi itu penting, tapi narasi menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” tukasnya.
