KabarMakassar.com — Krisis ternak babi dan kerbau di wilayah Luwu Raya hingga Toraja mulai menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kondisi ini dinilai tidak hanya berdampak pada ekonomi warga, tetapi juga mengganggu kebutuhan sosial dan budaya masyarakat setempat.
Anggota DPRD Sulsel, Marthen Rantetondok, mendesak Pemerintah Provinsi segera mengambil langkah konkret, terutama dalam merespons kematian babi yang tinggi serta tersendatnya pasokan kerbau ke Toraja.
“Terus terang saya sampaikan, terjadi kekosongan babi karena banyak yang mati di Luwu Raya dan Toraja. Ini sudah saya perjuangkan di Komisi B bersama Dinas Peternakan,” ujarnya, Senin (13/04).
Ia menegaskan, persoalan ini menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya di Toraja yang sangat bergantung pada ketersediaan ternak tersebut, baik untuk konsumsi maupun kepentingan adat.
Menurutnya, kendala juga terjadi pada distribusi kerbau dari luar daerah. Meski pasokan dari Pulau Jawa dan Sumatera tersedia, namun hingga kini belum bisa masuk ke Toraja karena terkendala aturan kesehatan hewan.
“Kerbau sangat dibutuhkan masyarakat Toraja, tapi yang dari Jawa dan Sumatera belum bisa masuk karena dianggap masih berisiko penyakit. Ini masih menunggu keputusan kementerian,” jelasnya.
Marthen menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia bahkan mengungkapkan dampak sosial yang mulai dirasakan masyarakat akibat keterbatasan pasokan ternak.
“Kalau suplai tidak terpenuhi, ini jadi masalah besar. Bahkan ada kondisi di mana prosesi adat harus tertunda karena kebutuhan hewan belum tersedia,” tegasnya.
Ia pun meminta Pemprov Sulsel segera mengambil sikap, baik melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun menyiapkan solusi alternatif agar kebutuhan ternak masyarakat tetap terpenuhi.
“Pemprov harus hadir dan mempertimbangkan ini secara serius. Ini bukan sekadar soal ternak, tapi menyangkut kehidupan dan tradisi masyarakat,” tukasnya.
