KabarMakassar.com — Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar kian memanjang dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi ini memicu kekhawatiran publik sekaligus sorotan dari DPRD Kota Makassar yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah pengendalian.
Ketua Fraksi Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai fenomena ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena berpotensi memicu kepanikan masyarakat hingga praktik penimbunan bahan bakar.
“Hari ini saya melihat langsung di beberapa SPBU, mobil membeludak antre. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya di Gedung sementara DPRD kota Makassar, Selasa (31/03).
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi. Meski pemerintah pusat memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi aman, realitas di lapangan menunjukkan lonjakan antrean, terutama pada jenis Pertamax yang disebutnya lebih cepat habis dibanding Pertalite.
“Secara nasional dibilang stok cukup, tapi di lapangan masyarakat panik. Pertamax cepat sekali habis, sementara Pertalite masih terlayani,” ungkapnya.
Melihat situasi ini, DPRD mendorong Pemerintah Kota Makassar segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi distribusi BBM di seluruh SPBU. Pengawasan dinilai penting guna memastikan tidak ada praktik penimbunan atau distribusi yang tidak transparan.
“Kami usulkan dibentuk tim atau satgas untuk mengawasi SPBU. Jangan sampai dibilang habis, padahal masih ada stok di tangki penampungan,” ujarnya.
Selain pengawasan, ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru memperparah antrean.
“Masyarakat tidak perlu panik, tidak usah mengisi BBM secara berlebihan. Stok insyaallah masih cukup,” katanya.
Menurutnya, kombinasi pengawasan ketat dan komunikasi publik yang jelas menjadi kunci untuk meredam kepanikan serta menjaga stabilitas distribusi BBM di Kota Makassar saat ini.
