KabarMakassar.com — Rencana pemerintah menerapkan kembali pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM) menuai kekhawatiran.
Kebijakan ini dinilai berpotensi memunculkan kembali persoalan lama jika tidak disiapkan secara matang, terutama terkait kualitas pembelajaran dan kesiapan pelaksana di lapangan.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak boleh sekadar menjadi solusi cepat untuk efisiensi energi tanpa perencanaan komprehensif.
“Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan, untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/03).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa penghematan BBM akan ditempuh melalui efisiensi operasional, termasuk di sektor pendidikan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah menghidupkan kembali metode pembelajaran daring seperti saat pandemi COVID-19.
Namun, Lestari mengingatkan bahwa pengalaman selama pandemi harus menjadi pelajaran penting. Saat itu, berbagai kendala muncul, mulai dari ketidaksiapan tenaga pengajar, beban tambahan bagi orang tua, hingga penurunan kualitas belajar siswa.
“Jangan sampai kesalahan yang sama berulang. Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,” tegasnya.
Menurutnya, pemahaman teknis di tingkat pelaksana menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia harus diiringi dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai.
Data Kementerian Pendidikan menunjukkan pada 2025 telah dilakukan distribusi perangkat pendukung pembelajaran digital ke ratusan ribu satuan pendidikan, termasuk papan interaktif digital, laptop, dan perangkat penyimpanan. Akses internet juga mulai diperluas, meski belum merata di seluruh wilayah.
Meski demikian, Lestari menilai distribusi perangkat saja tidak cukup. Kompetensi tenaga pengajar dalam mengoperasikan teknologi tersebut harus dipastikan agar proses belajar tetap efektif.
Ia juga mendorong kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menjamin pelaksanaan PJJ berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
“Keberlanjutan proses belajar yang berkualitas sangat penting untuk menciptakan generasi yang berdaya saing,” tukasnya.
