KabarMakassar.com — Dugaan penyimpangan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Takalar kembali menuai sorotan kalangan aktivis. Kali ini, sorotan tersebut datang dari Aliansi Masyarakat Ungkap Kasus (AMUK) Sulsel.
Sebelumnya, pentolan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Sulsel juga angkat bicara terkait dugaan penyimpangan bantuan Alsintan di Kabupaten Takalar itu.
Aktivis AMUK Sulsel, Andri Novri mendesak tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel segera mengusut dugaan penyimpangan penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Takalar.
“Kami akan segera melayangkan laporan ke Kejati Sulsel, dalam waktu dekat ini dan meminta Kejati Sulsel untuk segera membentuk tim mengusut kasus tersebut hingga tuntas," pungkasnya.
Tidak hanya itu, ia menjelaskan bahwa AMUK Sulsel bersama pegiat antikorupsi dari beberapa koalisi Lembaga akan menggeruduk Kejati Sulsel dengan menggelar aksi unjuk rasa seraya memasukkan pelaporan pekan depan.
"Kami minta Kejati segera mengusut tuntas proyek bantuan Alsintan di Kabupaten Takalar," jelasnya.
Menurutnya, selain bantuan Alsintan, proyek lain yang juga disoal terkait bantuan dana perintisan jalan tani ke beberapa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Takalar tahun 2021, serta proyek perguliran sapi selama empat tahun anggaran. Khusus untuk proyek bantuan alsintan, kata Andri, modus kasus terkait dugaan praktik jual beli alat bantuan dari negara.
“Diketahui, Kementrian Pertanian RI, dari tahun 2019 hingga 2022, menyalurkan alsintan ke Kabupaten Takalar,” bebernya.
Dimana, kabupaten takalar, pada Tahun 2019, mendapat bantuan, 16 unit alsintan merek Kubota DC 70 dengan harga Rp. 475.000.000 per unit , total Rp. 7.600.000.000. Pada tahun 2020, 20 unit Kubota DC 60 dengan harga Rp. 375.000.000 per unit. Total Rp. 7.500.000.000. Ada juga Traktor roda 2, Traktor roda 4, Rice transplanter, Pompa air, Chopper dan Cultivator.
Kata Andri, untuk menguak kasus ini, tidaklah sulit. Pasalnya, data penyaluran, mulai dari spesifikasi merek, nomor mesin serta nomor rangka, alat pertanian itu ada dalam dokumen. Penerimanya pun jelas ada dalam daftar, termasuk kontak person.
"Ditelusuri saja keberadaan mesin mesin itu di tangan kelompok tani yang menerima. Apakah mesin mesin itu masih ada atau sudah berpindah tangan. Dan ditelusuri pula di kelompok penerima, apakah penyaluran bantuan itu mereka peroleh secara gratis atau tidak ," tukasnya.
Sehingga, program bantuan Gapoktan yang disalurkan Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, perlu ditelisik aparat penegak hukum, utamanya terkait pencairan dana program bantuan ini di Bank Sulselbar Cabang Takalar.
"Kami minta APH untuk membuka data pencairan serta penyaluran bantuan itu di Bank Sulselbar Cabang Takalar," ucapnya.
Sementara, saat team KabarMakassar mencoba mengkonfirmasi perihal tersebut, namun Kadis Pertanian Takalar Haris Kulle enggan menjawab.
