KabarMakassar.com — Upaya Pemerintah Kota Makassar menata wajah kota seperti pembenahan kanal, trotoar, dan kawasan bantaran sungai yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memperoleh sokongan langsung dari Komisi V DPR RI.
Komitmen kolaborasi itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (06/02),
Anggota DPR RI Komisi V Hamka B. Kady mengatakan, pihaknya jajaran balai teknis siap mengawal dan mendukung penuh program penataan kanal yang dijalankan Pemkot Makassar.
“Kami bersama Balai Jalan mendukung penataan kanal. Ini bukan hanya soal fungsi teknis, tetapi juga bagaimana meningkatkan estetika kota dan bersinergi dengan rencana Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
Ia menambahkan, penataan tidak hanya difokuskan pada fungsi drainase dan pengendalian banjir, tetapi juga menyasar ketertiban ruang publik.
“Bagaimana kita menjadikan Makassar lebih indah, termasuk penertiban aktivitas jualan di pinggir jalan dan di sekitar kanal,” sambungnya.
Hamka bersama Kepala BBWS dan Balai Cipta Karya Sulsel juga melakukan pertemuan khusus dengan Wali Kota Makassar guna menyinkronkan arah pembangunan kota secara terintegrasi.
“Kita membicarakan bagaimana Kota Makassar dibangun dengan baik, sehingga berbagai program bisa tersinkronisasi,” jelasnya.
Menurutnya, sinkronisasi pusat dan daerah menjadi kunci, terutama menghadapi musim hujan. Koordinasi yang solid diyakini mampu menekan potensi banjir sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan.
Ia juga menyoroti tiga program prioritas yang dinilai sejalan antara Komisi V dan Pemkot Makassar, yakni penanganan sampah, pemenuhan air bersih, serta penataan kawasan kota.
“Program yang paling mendasar adalah bagaimana Makassar bebas sampah, air bersih terpenuhi, dan penataan kota berjalan optimal,” ungkapnya.
Hamka menekankan, sebagian besar kanal di Makassar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS, sehingga pemeliharaan harus dilakukan maksimal agar tidak lagi dipenuhi sampah maupun bangunan liar.
“Kanal itu fungsinya sangat penting. Harapan kami bisa dipelihara dengan baik. Dulu kita lihat airnya hitam, penuh sampah, trotoarnya dipenuhi pedagang, bahkan ada bangunan liar,” tegasnya.
Ia memastikan, pembenahan akan dilakukan bertahap melalui kolaborasi lintas lembaga, dengan Pemkot Makassar tetap menjadi leading sector di lapangan.
“Ini harapan kita bersama agar sinkronisasi pembangunan di Kota Makassar bisa berjalan baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
