KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan mutasi jabatan perdana tahun 2026 dengan merotasi dan melantik 106 pejabat administrator dan pengawas.
Penyegaran birokrasi ini ditegaskan sebagai langkah strategis memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham di Lapangan Karebosi, disaksikan unsur Forkopimda serta jajaran pejabat lingkup Pemkot, Jumat (6/2).
Rotasi mencakup camat, kepala bagian, kepala bidang hingga kepala seksi. Seluruh pergeseran jabatan dilakukan berbasis meritokrasi, dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.
Appi menegaskan, mutasi ini murni kebutuhan birokrasi, bukan kepentingan politik.
“Seluruh ASN diberikan kesempatan yang sama untuk mengabdi tanpa melihat latar belakang atau pilihan politik di masa lalu,” tegasnya.
Ia juga memastikan tidak ada pejabat yang dinonjobkan dalam rotasi tersebut. Pergeseran disebutnya sebagai penempatan ulang untuk memaksimalkan fungsi organisasi.
“Pelantikan ini adalah proses penyegaran dan pergeseran untuk memaksimalkan fungsi dan tugas, baik individu maupun kelembagaan,” ujar Appi.
Dari total 109 pejabat yang dilantik, sebanyak 13 camat ikut dirotasi. Sebagian dipromosikan ke jabatan strategis, sementara camat baru diharapkan menjadi penggerak pelayanan di wilayah.
Appi menyebut para camat yang digeser merupakan figur berprestasi.
“Para camat yang hari ini bergeser adalah camat-camat terbaik yang telah menunjukkan kinerja baik di wilayah mereka masing-masing,” tuturnya.
Ia menegaskan rotasi bukan ukuran jenjang karier.
“Bukan soal naik atau turun jabatan, tetapi menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” lanjutnya.
Uji Kinerja dan Target Layanan
Wali kota yang akrab disapa Appi itu menargetkan camat baru langsung tancap gas menjalankan program prioritas, termasuk program unggulan MULIA.
Sejumlah posisi administrasi seperti perencanaan, keuangan, dan umum juga diisi dalam pelantikan ini. Appi menekankan bahwa pejabat administrasi memiliki peran vital dalam menjaga ritme kerja organisasi.
“Kalau kepala dinas, kepala OPD, sekretaris, dan sistem kelembagaannya berlari kencang, Bapak Ibu sekalianlah yang harus menjaga ini. Jangan sampai ada yang tercecer. Kalau tercecer, kepala dinasnya nanti sibuk lagi memulai dari awal. Ini memperlambat roda birokrasi,” jelasnya.
Ia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai menerapkan sistem manajemen talenta dalam pelantikan berikutnya.
“Manajemen talenta sudah harus diterapkan. Ini penting untuk melihat kapasitas dan kapabilitas per individu dalam membangun karir yang diimpikan oleh seorang ASN,” tukasnya.
