kabarbursa.com
kabarbursa.com
banner 728x250

Pilkada Serentak, Komisi II DPR Minta Perketat Penyaringan PPK-PPS

Pilkada Serentak, Komisi II DPR Minta Perketat Penyaringan PPK-PPS
Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang pada kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI (Dok: Nofi KabarMakassar).
banner 468x60

KabarMakassar.com — Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka Persiapan & Kesiapan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berlangsung di Kantor Gubernur, Selasa (04/06).

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Junimart Girsang memaparkan hal-hal penting terkait Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 mendatang.

Pemprov Sulsel

“Persiapan dari para penyelenggara tentu bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk aparat hukum disini supaya dalam pilkada serentak ini bisa seperti Pileg dan Pilpres kemarin aman dan nyaman itu harus dipertahankan,” bebernya.

Ia melanjutkan, yang patut di kritisi menyangkut PPK dan PPS ialah harus dilakukan penyaringan yang selektif.

“PPK dan PPS ini adalah garda terdepan yang tidak boleh dibeli, mereka harus punya integritas, harus clear dan harus punya semangat nasionalisme Pancasila, itu yang paling pokok karena hampir semua daerah lain permasalahan yang banyak menjadi sengketa di MK itu dan Bawaslu adalah karena kerja-kerja dari PPS dan PPK itu,” ungkapnya.

Junirmart menekankan agar para penyelenggara Bawaslu dan KPU harus bisa bersinergi.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyatakan terdapat tugas yang berbeda antara Pemerintah Provinsi, aparat keamanan, KPU dan Bawaslu.

“Namanya pilkada, penyelenggara utamanya adalah KPU dan Bawaslu, maka di dua institusi ini pekerjaan besar ini harus diselenggarakan dengan kerangka yang terbaik. Tugas provinsi adalah membantu,” jelasnya.

Ia menuturkan beberapa bantuan dari Provinsi termasuk pendanaan, sarana prasarana serta SDM.

“Misalnya Satlinmas untuk keamanan termasuk TNI dan Polri. Itu yang menyediakan adalah Pemerintah Provinsi, TNI bersama para bupati dan walikota,” imbuhnya.

Ia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi perihal pengiriman dokumen serta logistik.

“Kita berkoordinasi untuk misalnya pengiriman dokumen, pengiriman kertas suara ke pulau-pulau terpencil, terluar, kita bantu. Termasuk nanti bila ada kesulitan didalam penyiapan logistik, bila pengirimannya tidak bisa langsung sampai ke TPS, yang jauh dari jalan raya,” pungkasnya.

PDAM Makassar