KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengumumkan hasil rangkaian kegiatan Gebyar Pekan Vaksinasi Covid-19 Inklusif yang digelar di lima Kabupaten di Sulsel yakni Kabupaten Maros, Pinrang, Enrekang, Bone dan Gowa sejak bulan Juni di Hotel Swiss Bell Inn, Senin (25/07).
Sebanyak 760 orang peserta berhasil dijangkau dalam kegiatan vaksinasi Inklusif di lima kabupaten di Sulsel diantaranya 186 penyandang disabilitas, 32 orang lansia, 371 perempuan dan 152 orang lainnya mendapatkan layanan pencatatan kependudukan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr. Arman Bausat menyebut pihaknya telah menyusun panduan penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 yang inklusif bersama-sama dengan sejumlah organisasi penyandang disabilitas untuk mengimplementasikan model tersebut.
Menurutnya, para tenaga kesehatan juga belajar mengenai etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas sehingga lebih dapat memudahkan dalam berkomunikasi nantinya.
"Kita juga sudah menyusun panduan penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 yang inklusif bersama-sama dengan organisasi disabilitas dimana nanti tenaga medis juga belajar mengenai etika berinternet dengan penyandang disabilitas," ungkapnya, Senin (25/7).
Kegiatan vaksinasi Inklusif yang juga didukung melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) tersebut menjadi sarana mempererat kerjasama antar pihak dan lintas sektor.
Koordinator Sulsel AIHSP, Agung Yudha menyebut kegiatan vaksinasi Inklusif diharapkan menjadi pelayanan yang menggunakan pendekatan healt dan kolaborasi dalam ketahanan kesehatan dimana tidak satupun masyarakat terabaikan seperti para kelompok rentan disabilitas dan lansia.
"Bagaimana dalam pelayanan kita dalam pendekatan healt dan kolaborasi itu selalu jalan dalam ketahanan kesehatan dimana tidak satupun masyarakat terabaikan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Sulsel, Darmawan Bintang menegaskan pentingnya komunikasi risiko dan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi krisis kesehatan yang mungkin muncul di masa mendatang.
"Kita tidak bisa lagi mengatakan tidak siap, tiap kali ada bencana atau krisis kesehatan terjadi. Kita tidak saja harus memperkuat sistem mitigasi dan terus menegakkan praktik baik, tetapi juga menyediakan informasi yang cukup agar masyarakat dapat menghindari risiko yang mengancam kesehatannya," pungkasnya.
