KabarMakassar.com — Kemitraan Australia–Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Selatan (Sulsel) mendorong kampanye vaksinasi Inklusif.
Hasil kerja sama tersebut terwujud dalam pelaksanaan “Gebyar Pekan Vaksinasi Inklusif” di lima kabupaten yakni Kabupaten Maros, Pinrang, Enrekang, Bone dan Gowa.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 760 orang mendapat vaksinasi, termasuk 371 perempuan, 186 penyandang disabilitas, dan 32 lansia. Selain itu, 152 orang mengakses layanan pencatatan sipil yang disediakan bersamaan dengan vaksinasi.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Arman Bausat menyebut Pemrov berupaya mendorong vaksinasi COVID-19 yang inklusif.
“Vaksinasi Covid-19 yang inklusif harus menjadi program prioritas dari pemerintah Sulawesi Selatan,” ujar Arman dalam acara Diskusi Terbatas dengan tema ‘Komunikasi Risiko untuk Mewujudkan Vaksinasi COVID-19 yang Inklusif’ di Hotel Four Point, Makassar, Senin (15/08).
Arman menambahkan, salah satu strategi yang tepat untuk memperlancar vaksinasi COVID-19 yang inklusif adalah dengan komunikasi risiko yang efektif dan efisien.
Menurutnya, komunikasi risiko sangat mendukung dan berperan besar untuk mencapai sasaran vaksinasi yang ditargetkan. Selain itu, komunikasi risiko juga sangat tepat digunakan dalam memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap risiko penyakit yang belum ada sebelumnya.
Pemahaman yang baik di masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi bisa mendorong terciptanya kekebalan kelompok (herd immunity).
Sekretaris Bappelitbangda Sulsel, Junaedi menilai hal tersebut sangat penting bagi Sulsel untuk kembali menggerakkan roda perekonomian.
Junaedi menambahkan, menurut riset Bank Indonesia salah pilar penting dalam pemulihan dari dampak pandemi adalah menjamin kesehatan masyarakat.
“Herd immunity di Sulawesi Selatan harus terwujud untuk percepatan pemulihan ekonomi, dalam rangka menerapkan Sulawesi Selatan sebagai lokomotif perekonomian di kawasan timur Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan program vaksinasi yang inklusif di Kabupaten Pinrang.
Dalam mencari data kelompok disabilitas misalnya, ia bekerja sama dengan dinas sosial dan organisasi disabilitas. Hasilnya didapatnya data sebanyak 1.517 penyandang disabilitas yang menjadi sasaran program vaksinasi.
“Keterlibatan lintas sektor, dan kemitraan komunikasi risiko menjadi kata kunci untuk kesuksesan program vaksinasi,” tuturnya.
Diketahui diskusi terbatas yang digelar AIHSP tersebut bertujuan untuk mengembangkan praktik baik penyelenggaraan vaksinasi, serta membuka kemudahan akses dan pelayanan yang tepat bagi penyandang disabilitas dan kelompok lansia melalui peran komunikasi risiko.
"Misal, calonnya ada tiga, ketiganya boleh masuk di kampus. Kalau mau diadu debat juga boleh," pungkasnya.
