KabarMakassar.com — Pengamat politik, Firdaus Muhammad ikut menanggapi perihal langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) yang mengisyaratkan politik di lingkungan kampus atau perguruan tinggi bisa dilakukan.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar itu menyebut langkah ini kurang tepat dan berpotensi menciptakan konflik akibat polarisasi dukungan.
Menurutnya, kampanye politik di lingkungan kampus memungkinkan terjadinya polarisasi dukungan sehingga mengakibatkan insan kampus terbelah. Padahal kampus harusnya steril dari politik praktis pragmatis.
"Kampanye politik di kampus kurang tepat. Kampus harus steril dari politik praktis pragmatis. Khawatir kalau terjadi polarisasi dukungan yang akibatkan insan kampus terbelah," ungkapnya, Jumat (19/8).
Selain itu, Ia menyebut sebaiknya justru dilakukan adu program atau membedah visi misi politisi atau kuliah umum yang lebih strategis dibandingkan kampanye politik yang justru bakal melahirkan polarisasi.
"Semisal adu program, membedah visi misi politisi. Kegiatan kuliah umum atau kegiatan akademis lainnya dapat hadirkan politisi tapi bukan kampanye. Membedah visi misi dan program lebih strategis daripada kampanye politik yang melahirkan polarisasi," tambahnya.
Ia pun tak menampik pernyataan KPU RI yang sebelumnya menyebut kampanye politik di lingkungan kampus diizinkan sepanjang memberikan ruang yang sama bagi politisi lain.
Firdaus Muhammad menyebut hal tersebut lebih mengarah ke persoalan teknis. Namun dampak dari kampanye politik di lingkungan kampus harus diperhitungkan terutama potensi konflik akibat polarisasi dukungan.
"Ini lebih teknis, tentunya harus memberi kesempatan yang sama tapi dampaknya harus diperhitungkan terutama potensi konflik akibat polarisasi dukungan," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakannya kampanye politik boleh dilakukan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi sepanjang memenuhi sejumlah ketentuan.
"Boleh saja. Mahasiswa pemilih, dosen pemilih. Kenapa kampanye di kampus tidak boleh? Mestinya boleh," kata Hasyim usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan di Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (19/07) lalu.
Dalam pelaksanaan kampanye di lingkungan kampus, kata Hasyim terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi peserta pemilu.
"Misal, calonnya ada tiga, ketiganya boleh masuk di kampus. Kalau mau diadu debat juga boleh," pungkasnya.
