KabarMakassar.com — Ketersediaan hewan kurban di Sulawesi Selatan dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Iduladha tahun ini.
Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel menunjukkan jumlah stok hewan kurban masih berada di atas kebutuhan.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel, Sriyanti Haruni, menyebut ketersediaan hewan kurban saat ini masih dalam kondisi aman.
Ia menjelaskan bahwa jumlah stok hewan kurban terdiri dari sapi, kerbau, dan kambing yang tersebar di berbagai daerah di Sulsel.
“Untuk ketersediaannya itu cukup. Untuk ketersediaan sapi itu 81.875, kemudian untuk kerbau itu ada 5.354, untuk kambing itu 51.639,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/04/2026).
Selain jumlah stok, Sriyanti juga memaparkan kebutuhan hewan kurban di Sulsel pada tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan hewan kurban masih berada di bawah jumlah ketersediaan yang ada.
“Sedangkan untuk kebutuhan kita itu, sapi itu 57.879, kemudian juga untuk kerbau 41 kebutuhan, kemudian kambing itu 4.188,” jelasnya.
Dengan selisih antara jumlah ketersediaan dan kebutuhan, pemerintah memastikan stok hewan kurban masih mencukupi hingga pelaksanaan Iduladha. Kondisi ini menunjukkan neraca ketersediaan hewan kurban di Sulsel masih dalam batas aman.
“Sehingga ada neraca atau ada selisih antara ketersediaan dan kebutuhan masih di-range yang cukup,” tambahnya.
Sriyanti juga menjelaskan bahwa sebagian besar hewan kurban yang tersedia di Sulsel berasal dari peternak lokal. Bahkan, dalam beberapa kasus, Sulsel juga memasok hewan ternak ke daerah lain di luar provinsi.
“Untuk saat ini rata-rata masih punya kita sendiri, malah kita itu mengeluarkan ke daerah Kalimantan,” katanya.
Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah daerah juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban sebelum dipasarkan.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk menjamin hewan yang dikurbankan aman dan layak dikonsumsi masyarakat.
“Untuk layak tidak layaknya itu tergantung nanti ada yang namanya surat keterangan kesehatan hewan yang akan dikeluarkan di kabupaten/kota. Jadi nanti kabupaten/kota akan memeriksa masing-masing hewan yang mereka miliki, kemudian yang layak untuk dikonsumsi atau dikurbankan itu nanti mereka akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewannya,” pungkasnya.
