KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar merombak skema pengadaan Program Seragam Gratis yang kembali menjadi prioritas pada awal 2026.
Perubahan dilakukan setelah evaluasi pelaksanaan tahun 2025, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, sekaligus melibatkan pelaku UMKM lokal.
Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda menjelaskan, pola pengadaan seragam gratis tidak lagi dilakukan secara konvensional.
Pemerintah akan lebih dulu melakukan pengadaan kain, kemudian proses penjahitan diserahkan kepada UMKM.
“Polanya nanti, kita lakukan pengadaan kain terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke tahapan penjahitan dengan merangkul teman-teman UMKM untuk menjahit kain yang sudah disediakan pemerintah,” ujar Andi Zulkifly Nanda, Jumat (09/01).
Ia menegaskan, perubahan skema ini telah dibahas bersama tim teknis, melibatkan Dinas Pendidikan, bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta perangkat daerah terkait lainnya.
Menurut Sekda, pelaksanaan program tidak lagi menunggu pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Atas arahan Wali Kota Makassar, proses pengadaan sudah dimulai sejak Januari 2026.
“Perintah Pak Wali, kita mulai dari Januari. Tidak boleh lagi menunggu DPA atau penganggaran, karena secara regulasi itu dimungkinkan,” tegasnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi seragam dapat dilakukan tepat waktu, khususnya menjelang dimulainya tahun ajaran baru yang biasanya berlangsung pertengahan tahun.
“Targetnya, insyaallah distribusi bisa dilakukan saat tahun ajaran baru,” katanya.
Selain menjamin ketepatan waktu, skema baru ini diharapkan memberi dampak ekonomi langsung bagi UMKM penjahit lokal, sekaligus memastikan kualitas seragam yang diterima siswa lebih terkontrol.
“Insyaallah kami memastikan Program Seragam Gratis tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung akses pendidikan dan meringankan beban ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
