KabarMakassar.com — Tepat satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Mulia), masyarakat merasakan langsung perubahan yang dijanjikan saat masa kampanye.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, pasangan Appi–Aliyah bergerak cepat menerjemahkan visi dan janji politik ke dalam kerja nyata yang menyentuh kebutuhan warga.
Kini, genap 12 bulan atau sekitar 365 hari masa pemerintahan berjalan, arah pembangunan Kota Makassar semakin terukur dan konkret.
Kepemimpinan Appi–Aliyah menunjukkan konsistensi antara janji dan realisasi, antara visi dan aksi.
Dari janji politik menuju bukti konkret, dari komitmen menuju capaian yang dirasakan, satu tahun ini menjadi penanda bahwa kerja nyata pemerintah hadir untuk masyarakat Makassar.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin Appi), menegaskan bahwa memasuki tahun kedua kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, seluruh jajaran pemerintah kota tidak boleh lagi menjalankan program yang bersifat seremonial atau sekadar menggugurkan kewajiban administrasi.
“Saya perlu ingatkan, bahwa masuk tahun kedua harus menjadi fase percepatan program yang berdampak nyata dan langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya, dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Munafri–Aliyah (MULIA) yang digelar di Lapangan Karebosi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jumat (20/02).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Makassar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Melinda Aksa, serta para pejabat dan pegawai lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Appi menyampaikan pesan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengingatkan agar tidak terjebak dalam pola lama yang mengulang kesalahan tanpa proses pembelajaran.
“Begitu naifnya kita ketika hal-hal yang kemarin dianggap tidak berhasil lalu kita ulang lagi di tahun ini, lalu diulang lagi di tahun berikutnya. Ini tidak akan memberikan dampak apa-apa,” tegasnya.
Menurut politisi Golkar itu, setiap kegagalan harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. Pemerintah, kata dia, harus membangun budaya pembelajaran, bukan sekadar budaya sektoral.
Dia menilai OPD di lingkungan Pemkot Makassar sejatinya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai.
Namun, persoalan utamanya bukan pada sumber daya manusia, melainkan pada arsitektur berpikir dan sistem kerja yang belum berubah.
“Bukan karena tidak mampu. Tapi karena arsitektur kinerja yang belum berubah. Kita belum mampu mengubah cara berpikir dalam proses pembangunan,” tegas Appi.
Appi menginginkan model pembangunan lama yang masih berjalan secara administratif, mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, kegiatan, hingga laporan.
Menurutnya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian masalah kota.
Ke depan, ia menginginkan perubahan paradigma.
Dimulai dari identifikasi persoalan kota, penentuan target perubahan, perancangan proses transformasi, hingga intervensi terpadu yang tepat sasaran.
“Setelah intervensi dilakukan, dampaknya harus diukur. Kalau belum berdampak sesuai harapan, berarti prosedurnya yang harus diperbaiki,” jelasnya.
Mantan CEO PSM itu menekankan, pentingnya alat ukur yang disepakati bersama, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki indikator dampak yang jelas dan terukur.
Refleksi Jujur Tahun Pertama
Appi menyampaikan refleksi jujur atas satu tahun pemerintahan yang telah berjalan. Ia mengakui bahwa kerja pemerintah meningkat dan sistem mulai tertata, namun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Menurutnya, publik ingin melihat proses yang nyata, bukan sekadar pembenaran atas apa yang dilakukan pemerintah. Ketika manfaat program tidak sampai kepada masyarakat, alasan apa pun akan sulit diterima.
“Legitimasi publik itu bukan diberikan saat pelantikan, tetapi diperbaharui setiap hari melalui perubahan yang dirasakan masyarakat,” imbuh Ketua Golkar Makassar itu.
Appi juga merumuskan empat pembelajaran utama dari tahun pertama kepemimpinannya,
Program tidak otomatis menyelesaikan masalah.
Banyak kegiatan tidak selalu berarti banyak perubahan Kota. Inovasi tidak otomatis berdampak. Inovasi tanpa integrasi hanya akan menjadi proyek yang membingungkan.
Anggaran besar tidak otomatis efektif. Efektivitas ditentukan oleh fokus, bukan jumlah anggaran.
Reformasi birokrasi administrasi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah reformasi manajemen kinerja.
Ia menegaskan bahwa arah perbaikan di tahun kedua adalah mengubah pola kerja dari working in government menjadi problem solving government.
“Menggeser perencanaan dari berbasis program menjadi berbasis penyelesaian masalah kota.
Mengubah indikator kinerja dari sekadar output menuju outcome dan impact,” tuturnya.
Oleh sebab itu, mengalihkan evaluasi dari laporan administratif ke realitas lapangan, mengubah kerja OPD dari sektoral menjadi kolaboratif. Dan menggeser peran pimpinan dari pengendali administrasi menjadi pengarah dampak.
Appi menegaskan, jika tahun pertama adalah fase pembenahan sistem kerja, maka tahun kedua adalah fase percepatan dampak.
“Makassar tidak kekurangan kerja. Makassar sedang menyempurnakan cara bekerja,” ungkapnya.
Appi menambahkan bahwa satu tahun bukan waktu yang cukup untuk menyempurnakan sistem birokrasi atau memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi. Namun, fondasi telah diletakkan dan kini saatnya melompat lebih tinggi.
“Saya tidak ingin di tahun kedua posisi ini melorot. Kita harus melompat lebih tinggi untuk memastikan pelayanan publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Appi mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk terus mengawal pemerintahan secara baik.
“Sampaikan kepada kami ketika kami lalai dan tegur kami ketika kami salah. Tidak ada satu pun yang kami lakukan untuk kepentingan pribadi. Semua demi pelayanan publik yang lebih baik,” tutup Appi.
