KabarMakassar.com — Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Sains dan Teknologi di Kantor DPRD Sulawesi Selatan berlangsung tegang, di gedung sementara DPRD Sulsel gedung Dinas Bina Marga, Rabu (04/03).
Massa mahasiswa terlibat dorong-dorongan dengan aparat keamanan saat mencoba masuk ke area lobi gedung untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada wakil rakyat.
Situasi memanas ketika ratusan mahasiswa berkerumun di pintu masuk gedung DPRD. Beberapa aparat yang berjaga menahan massa agar tidak masuk lebih jauh. Desakan dari kedua sisi membuat massa dan aparat saling dorong di area lobi.
Beberapa mahasiswa terlihat merekam situasi menggunakan ponsel, sementara peserta aksi lainnya berupaya maju mendekati pintu utama. Kondisi ruang yang sempit membuat kerumunan semakin padat dan memicu ketegangan di lokasi.
Koordinator lapangan Aliansi Mahasiswa Sains dan Teknologi, Muhammad Jibril Ilahi, mengatakan aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, termasuk mendesak penegakan hukum terhadap oknum polisi yang diduga menembak seorang remaja di Makassar.
“Kami menuntut agar oknum polisi yang menembak Bertrand diproses secara hukum. Negara harus hadir memberikan keadilan bagi korban,” tegas Jibril dalam orasinya.
Kasus yang dimaksud adalah kematian Bertrand Eka Prasetyo Radiman (18), remaja yang dilaporkan meninggal dunia setelah diduga tertembak aparat kepolisian saat pembubaran aksi perang-perangan menggunakan senjata mainan di Jalan Toddopuli Raya, Makassar, Minggu (1/3) kemarin.
Selain menyoroti kasus tersebut, mahasiswa juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian. Mereka menilai berbagai dugaan pelanggaran hukum dan tindakan represif aparat menunjukkan perlunya reformasi di tubuh penegak hukum.
“Kami juga mendesak reformasi institusi kepolisian agar lebih profesional, transparan, dan benar-benar melindungi masyarakat,” ujar Jibril.
Dalam aksi itu, mahasiswa turut menyoroti kebijakan pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai sebagian anggaran pendidikan dialihkan ke program tersebut, sementara masih banyak guru honorer yang menerima gaji rendah serta fasilitas pendidikan yang belum merata.
“Anggaran pendidikan seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, bukan dialihkan dari kepentingan utama pendidikan,” katanya.
Mahasiswa juga menolak program MBG yang dinilai belum tepat sasaran dan memunculkan polemik di masyarakat. Mereka mendorong pemerintah memprioritaskan pemerataan fasilitas pendidikan serta mewujudkan pendidikan gratis sesuai amanat konstitusi.
Selain itu, massa menuntut penghentian kriminalisasi terhadap mahasiswa dan aktivis yang menyampaikan aspirasi di muka umum secara damai. Mereka juga meminta pembebasan rekan mahasiswa yang ditahan saat menyampaikan pendapat.
Dalam pernyataannya, mahasiswa turut mendesak pencopotan Kapolda Sulawesi Selatan karena dinilai tidak mampu menegakkan supremasi hukum di wilayah tersebut.
Perwakilan DPRD Sulsel yang menemui massa, Ketua Fraksi Golkar Lukman B Kady, meminta mahasiswa menyerahkan secara resmi dokumen tuntutan mereka untuk diteruskan kepada pihak terkait.
“Silakan adik-adik menyerahkan surat tuntutan agar kami teruskan ke bidang terkait untuk ditindaklanjuti,” ujar Lukman.
Ia menegaskan DPRD siap menjadi jembatan antara mahasiswa dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keresahan publik.
“Kami sebagai wakil rakyat tentu akan menjadi jembatan bagi adik-adik mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang meresahkan,” tukasnya.
