KabarMakassar.com — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat koordinasi dan konsolidasi menyikapi rencana kebijakan pemerintah pusat melakukan impor beras di Red Corner, Rabu, (07/12).
Ketua HKTI Provinsi Sulawesi Selatan, Lutfi Halide menegaskan, Petani Sulsel menolak keras rencana kebijakan pemerintah pusat melakukan impor beras.
Menurutnya, sejumlah daerah di Sulsel akan memasuki musim panen. Jika pemerintah ngotot melakukan impor beras, maka gabah petani tidak akan terserap.
Apalagi selama ini, kata Lutfi perekonomian Sulsel bertumpuh ke pertanian. Pendapatan terbesar masyarakatnya lewat pertanian sektor padi.
"Khusus Sulsel tidak pernah kehabisan beras bahkan disuplai ke daerah lain. Ini harus kami sikapi. Kami tegas menolak (impor beras). Kalau toh ada impor, jangan sampai masuk ke Sulsel," ungkapnya, Rabu, (07/12).
Lutfi menambahkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sulsel memiliki lahan panen seluas 1,4 juta hektar. Dari luasan itu menghasilkan 5,3 juta kg gabah kering giling.
Jika gabah itu dikonversi, maka menghasilkan 3,6 juta kg beras. Sementara, kebutuhan beras warga Sulsel hanya 1 juta kg lebih.
"Ada surplus 2,08 kg juta. Ini data BPS, loh. Daerah di Sulsel ini kita tiada hari tanpa panen. Beberapa daerah sedang panen dan akan panen awal tahun," jelasnya.
Ia menuturkan, HKTI akan menyurat ke pemerintah pusat agar mengambil beras dari Sulsel untuk mencegah kebiajakan tersebut.
Senada, Pakar Pertanian Unhas, Abdul Haris mengatakan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengimpor beras.
Menurutnya, stok beras Bulog menipis karena petani enggan menjual gabahnya karena harga yang ditawarkan di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
"Gabah di masyarakat ini menumpuk di gudang. Mereka tidak mau jual ke Bulog karena dibeli dengan harga yang sangat murah. Petani lebih pilih menjual gabah dan berasnya ke pihak swasta," kata Haris.
Ia menambahkan, untuk meningkatkan stok beras di Bulog tanpa harus melakukan impor, Pemerintah harus merevisi HPP.
"Sulsel bahkan kesulitan memasarkan beras. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada rencana impor. Padahal sejumlah daerah di Indonesia ini kita surplus besar," bebernya.
Diketahui, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan sudah memberikan izin impor beras 500 ribu ton. Alasannya karena stok cadangan beras di Perum Bulog menipis.
