KabarMakassar.com — Masyarakat Makassar termasuk para legislator menyoroti pemadaman bergilir yang dilakukan PLN Sulselbar.
Dimana beberapa pekan Makassar mengalami pemadaman listrik secara bergiliran.
Akibatnya, Komisi B DPRD Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulselbar perihal pemadaman listrik bergilir.
Selain pihak PLN, Komisi B DPRD Makassar pada kesempatan itu juga memanggil Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
"Dampak pemadaman listrik bergilir yang diberlakukan oleh Pihak PLN Kota Makassar, mengusik Komisi B DPRD Kota Makassar untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan Pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselbar dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar,” demikian penyampaian DPRD Makassar lewat akun Instagram @dprd_makassar pada, Rabu (8/11).
Wakil Ketua Komisi B, Hj. Muliati saat memimpin rapat mengungkapkan dampak pemadaman sangat berpengaruh pada masyarakat, terutama bidang usaha kecil masyarakat.
“Ditambah lagi bencana kebakaran yang terjadi di sejumlah titik, itu diakibatkan oleh kebijakan pemadaman listrik bergilir oleh pihak PLN,”ujarnya.
Dimana rapat yang dihadiri oleh Sejumlah Anggota Komis B dan terbuka bagi awak media ini di gelar di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Makassar Jalan AP Pettarani Makassar.
Sementara itu, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar, Ahmad Amirul Syarief usai menemui Walikota Makassar Danny Pomanto Selasa (7/11) malam, menyampaikan akan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Termasuk mengajak Wali Kota Danny Pomanto untuk melihat kontrol room PLN, sistem kelistrikan di Kota Makassar.
"Kami tentunya akan menindaklanjuti sesuai hasil pembicaraan akan ada bantuan ke masyarakat, juga ada aksi-aksi mengajak langsung pak wali melihat bagaimana kontrol room kita, bagaimana kelistrikan di Kota Makassar," ujar Ahmad Amirul.
