KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya menjadikan kawasan kepulauan sebagai bagian utama agenda pembangunan kota melalui penguatan kolaborasi dengan kalangan akademisi.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin bersama Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Senin (19/01).
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi), menyatakan kontribusi akademik dari perguruan tinggi menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan kepulauan. Menurutnya, pembangunan pulau tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan umum, melainkan harus berbasis data, riset, dan kebutuhan riil masyarakat.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat, relevan dengan kondisi kekinian, dan menjawab kebutuhan masyarakat pulau,” ujar Appi.
Ia menegaskan pembangunan kawasan kepulauan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan Kota Makassar, khususnya dalam mewujudkan keadilan spasial dan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Pembangunan kepulauan tidak boleh tertinggal. Pendekatan tata kelola yang adaptif dan partisipatif menjadi kunci agar pulau-pulau di Makassar bisa tumbuh sejajar dengan kawasan lain,” katanya.
Appi mengungkapkan Pemkot Makassar tengah menyiapkan sejumlah program strategis yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Program itu meliputi penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, serta pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.
“Mulai dari kapal, dermaga, sampai sekolah rakyat kita targetkan bisa berjalan. Tapi tentu konsep dan perencanaannya harus matang,” jelasnya.
Di sektor transportasi, Appi menilai armada penyeberangan menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang mobilitas masyarakat kepulauan. Selain itu, ia juga menyoroti kondisi Dermaga Kayu Bangkoa yang dinilai belum memenuhi standar sebagai dermaga penumpang yang representatif.
Sementara di bidang pendidikan, Pemkot Makassar mendorong pembangunan sekolah rakyat dengan konsep boarding school di kawasan pulau. Appi mengungkapkan pihaknya telah berulang kali mengusulkan program tersebut ke Kementerian Sosial.
“Kami ingin sekolah rakyat ini dibangun di pulau agar anak-anak tidak setiap hari harus melawan ombak untuk sekolah. Persyaratannya memang berat, seperti lahan tujuh hektare, tapi kami minta ada pengecualian untuk wilayah pulau,” terangnya.
Menurut Appi, keterbatasan jenjang pendidikan di pulau membuat banyak anak tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi. Sebagai alternatif, Pemkot juga menyiapkan konsep rumah singgah atau asrama bagi anak-anak pulau yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
“Ini untuk memastikan mereka tetap bisa bersekolah tanpa terhambat kondisi geografis,” ujarnya.
Terkait isu lingkungan, Appi menegaskan Pemkot Makassar akan mengoptimalkan pengelolaan sampah di pulau melalui pemanfaatan insinerator dengan standar ramah lingkungan.
“Insinerator akan dimaksimalkan sesuai standar, bukan sekadar pembakaran, agar persoalan sampah di pulau bisa tertangani dengan lebih baik,” pungkasnya.
