KabarMakassar.com — Sejumlah politisi di Sulawesi Selatan beragam mengkritik kinerja PLN wilayah Sulselrabar terkait pemadaman listrik bergilir khususnya di Makassar dan sekitarnya.
Ketua NasDem Makassar Andi Rachmatika Dewi ikut menyoroti padamnya listrik yang dibikin resah oleh warga Makassar.
Bahkan, kepada KabarMakassar.com, Senin (27/11), Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini menyatakan, PLN harusnya bertanggungjawab atas pemadaman listrik bergilir ini. Paling tidak kata Cicu sapaannya warga diberikan kompensasi bukan malah menaikkan tarif listrik.
Pertanggungjawaban PLN ucap dia, utamanya pada para pelaku usaha yang dampaknya mengalami kerugian, belum lagi banyaknya korsleting akibat pemadaman listrik yang berujung kebakaran.
“PLN harus tanggung jawab. Berikan kompensasi, bukan malahan kasi naik tarif listrik. Kita semua terdampak atas pemadaman ini. Mulai dari segi ekonomi, operasional membengkak karena pemadaman banyak usaha harus pake genset, barang-barang elektronik rusak sampai ramai kebakaran karena (pemadaman) listrik,”kata Cicu.
Menurutnya, PLN tidak mau belajar dari keadaan sebelum-sebelumnya yang tak jauh beda dengan cuaca saat ini.
“Ini bukan kali pertama PLN menghadapi keadaan begini. Seharusnya sudah tau langkah apa yang harus diambil. Itu profesional belajar dari kesalahan,” tutur Cicu. Ketua NasDem Makassar ini menambahkan, PLN harusnya tidak menyalahkan alam, karena kemarau ini terjadi tiap tahun di Indonesia.
“Masa sih tidak dipersiapkan memang mi,” terangnya.
“Kita ini bayar listrik tepat waktu kalau telat langsung dicabut, giliran kita yang kena pemadaman, mana juga kompensasi dari PLN,?”tanya mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.
Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina. Ia menyebut bahwa PLN jangan membuat negara ini seakan akan kita mundur 100 tahun.
Apapun alasannya, listrik adalah kebutuhan dasar. Kalau listrik terus dimatikan, apa bedanya warga Makassar dengan warga Gaza yang hidup dalam kegelapan.
"Pemadaman listrik yang tidak jelas kapan berakhirnya, benar benar mencoreng reputasi Menteri BUMN, pak Erick sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik,"ujar RP sapaannya kepada kabarmakassar.com.
"Kalau memang manajemen PLN Sulselbar tidam bisa mengatasi masalah ini mestinya diganti. Tidak cukup dengan mereka minta maaf tiap hari,"jelas Ketua Fraksi Golkar itu.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid yang menuturkan bahwa terkait dengan pemadaman listrik bergilir hal ini memang cukup memberatkan warg Makassar dan Sulsel.
Dimana kondisi itu banyak sekali efek yang ditimbulkan baik kepentingan pribadi maupun usaha bisnis. Harus ada solusi alternatif oleh pemerintah mengambil langkah-langkah solutif.
"Jadi baik itu kepada warg maupun pelaku usaha mikro. Kalau pengusaha menengah atas ya mungkin mereka ada cara lain seperti punya genset ya,"tandas Amri Arsyid caleg DPR RI itu.
Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar, Ahmad Amirul Syarif saat dikonfirmasi KabarMakassar.com, Senin (27/11) terkait kompensasi dampak pemadaman listrik secara bergilir tersebut.
Dikatakan bahwa terkait kompensasi manajemen beban akibat kondisi kelistrikan saat ini, PLN memastikan akan mematuhi dan menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Perlu diketahui, case dan perhitungan kompensasi per pelanggan adalah beragam. Apabila dinilai memenuhi dan termasuk dalam kriteria Permen ESDM No. 18 Tahun 2019, kompensasi yang sekiranya akan diperoleh pelanggan adalah berdasarkan aturan tersebut,"ungkapnya.
"Apabila pelanggan memenuhi kriteria aturan tsb, maka nantinya pelanggan pascabayar akan memperoleh potongan tagihan pada pembayaran rek listrik di bulan berikutnya. Sementara pelanghan prabayar, saat membeli token akan memperoleh potongan,"tambah Ahmad.
Sebelumnya, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar, Ahmad Amirul Syarif mengatakan pemadaman listrik selama ini terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan akibat fenomena El Nino.
Ahmad mengungkap musim kering yang berkepanjangan ini berdampak terhadap berkurangnya debit air sehingga menyebabkan kemampuan PLTA turun sekitar 75 persen dari 850 Megawatt (MW) menjadi 200 MW.
