KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak boleh lagi berhenti pada tataran administrasi.
Ia menuntut seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menghadirkan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat membuka kegiatan implementasi SAKIP di Makassar. Ia menilai, selama ini masih terdapat kecenderungan program berjalan tanpa arah yang jelas terhadap target pembangunan daerah.
“Setiap program harus memiliki arah yang jelas dan terukur. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak memiliki dampak terhadap pencapaian target pembangunan daerah,” tegasnya, Selasa (14/04).
Appi menyoroti bahwa kualitas tata kelola pemerintahan sangat ditentukan oleh keseriusan dalam menjalankan sistem yang telah dibangun.
Menurutnya, SAKIP adalah instrumen utama untuk memastikan birokrasi bekerja efektif, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Sebagus apa pun sistem yang kita miliki, jika tidak disertai dengan komitmen untuk menjalankannya, maka tidak akan memberikan dampak yang baik terhadap tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia menekankan, kunci keberhasilan SAKIP terletak pada dua hal, yakni sistem yang tepat dan komitmen kuat dari seluruh jajaran. Tanpa keduanya, target kinerja hanya akan menjadi dokumen tanpa realisasi.
Lebih jauh, Appi meminta kepala SKPD bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga capaian kinerja. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang bagi program yang tidak relevan dengan prioritas pembangunan.
“Ini bukan sekadar teori, tetapi bagaimana sistem governance itu tercermin dari cara kita menjalankan pemerintahan,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya kesinambungan sistem dalam birokrasi. Pergantian pejabat, kata dia, tidak boleh mengganggu jalannya program dan target yang telah ditetapkan.
“Boleh orangnya berganti, tetapi sistem harus tetap berjalan dan terus ditingkatkan. Ini adalah proses berkelanjutan yang harus memberikan dampak nyata,” jelasnya.
Untuk memperkuat implementasi, Appi mendorong koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk dengan Bappeda dan inspektorat, agar pengawasan dan perencanaan berjalan selaras.
Ia mengakui tantangan dalam penerapan SAKIP tidak ringan, namun meminta seluruh jajaran tetap disiplin dan konsisten. Menurutnya, SAKIP akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas pemerintahan ke depan.
“Dengan komitmen, kedisiplinan, dan kesungguhan, kualitas SAKIP Makassar akan terus meningkat dan mampu meraih predikat yang lebih baik,” tukas Appi.
