KabarMakassar.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (17/1) secara khusus meminta komitmen tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Umum 2024.
Dimana ketiga capres-cawapres hadir memberikan adu gagasannya di Gedung Merah Putih KPK dengan teman “Paku Integritas KPK”.
Divisi Peneliti ACC Sulawesi, Ali Asrawi Ramadhan mengatakan bahwa KPK yang dulu sebenarnya belum cukup baik sebetulnya. Tapi jika dibandingkan dengan sekarang, KPK saat ini tentu lebih buruk.
Menurutnya, tentunya mengembalikan UU KPK sebelum revisi menjadi keharusan, karena saat ini kinerja kelembagaan dan kepercayaan publik merosot imbas undang-undang tersebut.
“Tapi kan lagi lagi ini kembali pada bagaimana itu akan dilakukan, seluruh partai punya kontribusi dalam revisi UU KPK kemarin,”ujar Ali Asrawi kepada kabarmakassar.com, Jumat (19/1).
Selain itu, lanjutnya, bahwa problemnya bukan hanya UU KPK itu sendiri tapi undang-undang tipikor juga mesti dilihat ulang.
“Apakah dengan perkembangan modus korupsi saat ini, melihat kembali uu tipikor dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi sesuatu yang penting,”tegasnya.
Senada juga ditanggapi mantan Ketua KPK Abraham Samad terkait adu argumen capres dalam pemberantasan korupsi yang digelar oleh KPK.
Menurutnya apa yang lihat secara jujur ketiga capres-cawapres berkomitmen akan menguatkan KPK seperti dulu.
“Tapi yang memiliki komitmen dalam mengembalikan KPK yang dulu secara independen yakni paslon nomor urut satu Anies Baswedan,”ucap Abraham Samad Abraham Samad dikutip di kompasTV, Kamis (18/1).
Dimana dua paslon tidak jelas untuk mengembalikan antirasuah seperti dulu. Ketua KPK periode 2011-2025 itu mengkritik soal kesejahteraan pejabat agar meminimalisir tindak pidana korupsi.
“Saya kira bukan solusinya seperti itu dalam sisi independen KPK. Selain mengembalikan standar etika moral jajaran KPK,”ujarnya.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan bahwa saat ini KPK sangat turun dalam kepercayaan publik. Lakukan bersih-bersih di internal KPK yang harus dilakukan oleh Dewas KPK.
“Termasuk 93 oknum pegawai KPK yang diduga terlihat dalam pungli di rutan KPK,”ucapnya.
