KabarMakassar.com — Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) Semester II Tahun 2023 dari Pemerintah Kota Makassar.
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (19/1).
Dokumen LHPK diserahkan secara resmi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, yang turut disaksikan oleh Ketua DPRD Makassar, Firman Hamid Pagarra yang juga menjabat sebagai Pj Sekda Kota Makassar.
Hasil pemeriksaan kinerja Pemerintah Kota Makassar oleh BPK mengungkap sejumlah poin yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.
Fokus pemeriksaan mencakup efektivitas upaya dalam pengelolaan mandatory spending, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, perbaikan database, persampahan, dan mobilitas penduduk.
Firman Hamid Pagarra, dalam responsnya terhadap beberapa rekomendasi dari BPK, menyatakan komitmennya untuk segera membenahi dengan membangun koordinasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami menerima beberapa rekomendasi dari BPK. Rekomendasi ini akan ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dalam waktu tertentu. Saya berterima kasih atas masukan yang sangat berharga ini,” ujar Firman.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun, menambahkan bahwa manfaat sebenarnya dari pemeriksaan bukan hanya pada temuan atau rekomendasi, melainkan bagaimana pemerintah dan pimpinan menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan proses sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut.
“Kami berharap DPRD dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan,” tambahnya.
