kabarbursa.com
kabarbursa.com

Kerap Diancam, Kabid Asset Pemkab Bantaeng Ogah Tarik Randis Eks Pejabat

Kerap Diancam, Kabid Asset Pemkab Bantaeng Ogah Tarik Randis Eks Pejabat
Kabid Aset Pemda Bantaeng, Muhammad Lutfi Yahya.
banner 468x60

KabarMakassar.com — Kepala Bidang (Kabid) Aset Daerah Pemkab Bantaeng, Sulawesi Selatan, Muhammad Luthfi Yahya menyatakan pihaknya kerap kali mendapat perlawanan saat hendak melakukan penyitaan kendaraan dinas yang dikuasai pensiunan pejabat.

Bahkan, mereka mengaku pernah di ancam namun tidak dijelaskan seperti apa ancaman.

Pemprov Sulsel

“Ketika mau diambil itu kendaraan sering kita diancam begitu, bahkan kemarin salah kendaraan disimpan di dalam kamar, motornya ditemani tidur begitu,” kata Muhammad Luthfi Yahya, Sabtu (19/4).

Ia menjelaskan, para eks pejabat itu selalu berasalan saat randis Pemkab Bantaeng ingin ditarik. Mereka mengaku akan membeli kendaraan itu. Namun, secara aturan tidak diperbolehkan.

“Bermacam-macam alasan, mereka mau beli, mereka dikasih sama ini, begitu macam-macam, mereka mau beli langsung tapi tidak bisa karena yang bisa membeli cuma kepala daerah,” ungkapnya.

Lutfi mengaku sudah pernah melakukan upaya tarik paksa. Akan tetapi gagal karena mendapat ancaman. Ia mengaku kendaraan itu tidak mau dikembalikan. 51 randis itu dipinjam sejak tahun 2007-2008 dan 2009.

“Sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh OPD, tapi mereka juga terancam. Ketika mau diambil itu kendaraan selalu diancam pakai ini, pokoknya kaya kriminal,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), mencatat ada 51 kendaraan dinas (Randis) yang belum dikembalikan mantan pejabat. Padahal sudah beberapa kali disurati.

“Jadi kurang lebih 51 kendaraan dinas itu ada di Bantaeng, cuma memang yang bersangkutan belum mengembalikan kendaraan itu,” kata Kabid Aset Daerah Bantaeng, Muhammad Lutfi Yahya, Jumat (19/4).

Ia menjelaskan randis itu didominasi roda dua yakni 48 unit, sedangkan roda empat cuma 3 unit. Aset daerah ini dikuasai oleh pensiunan pejabat dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

“Tersebar dari beberapa OPD berarti gabungan, kami cuma merekap dari semua OPD itu yang kami kumpulkan. Jadi kalau masalah OPD-OPD dari mana itu terserah, ada yang dari dinas BKKBN, dinas pendidik, pertanian,” ungkapnya.

PDAM Makassar