KabarSelatan.id — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP-KB) Kabupaten Jeneponto semakin agresif menekan angka Stunting.
Dengan melakukan pertemuan bersama BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan serta sejumlah lintas sektor dengan tajuk " Rekonsiliasi Data Keluarga Berisiko Stunting".
Kepala Dinas PP dan H.M. Iswan Sanabi mengemukakan bahwa seperti apa yang telah kita lakukan bersama pihak BKKBN Sulsel tentang rekonsiliasi data keluarga berisiko stunting.
Dimana data tersebut bukan data yang paling valid sehingga pihaknya berupaya mengintervensi sejumlah data yang bakal dilakukan dari rekonsiliasi.
"Dari data intervensi yang akan dilakukan dari data rekonsiliasi dan ini masih beberapa tahapan termasuk auditing stunting," ucapnya kepada awak media, Selasa (6/9).
Rencananya, tahapan itu akan di auditing sehingga hasilnya diketahui hasilnya. Bahkan pihaknya bakal menyiapkan sejumlah pakar untuk mengaudit.
"Jadi dari tim pakar yang menentukan ini masuk keluarga stunting atau tidak," katanya.
Mantan Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang itu pun berharap, bahwa sosialisasi itu penting tapi pelaksanaan dan dukungan oleh seluruh stake holder tidak kalah penting.
" Kita mendampingi keluarga, remaja calon pengantin, ibu hamil, Pasangan Usia Subur (PUS)," jelasnya.
Sehingga kita dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada remaja calon pengantin bahwa program ini bukan hanya program pemerintah tapi program untuk rasa memiliki keluarga.
Untuk itu, dalam pengelolaan stunting kita perlu berhati hati, perlu satu pendekatan khusus sesuai kearifan lokal.
"Stunting bukan hanya angka, tetapi kita mempunyai pekerjaan yang berat bagaimana kita bisa membangun generasi lebih unggul sesuai harapan pemerintah di tahun 2045 Indonesia emas," sambung Iswan Sanabi.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Rita Mariyani mengatakan kegiatan hari ini merupakan rekonsiliasi data keluarga berisiko stunting.
"Jadi ada tiga resiko yaitu pertama Ibu hamil yang akan melahirkan, Balita dan sasaran,"ujarnya.
Alhasil, Kabupaten Jeneponto memiliki sasaran keluarga beresiko stunting sebanyak 1.300 orang.
" Indikatornya itu terlalu muda/ tua melahirkan, terlalu dekat melahirkan atau banyak anak, kemudian Jambang (WC) tidak mempunyai air bersih dan Rumah tidak layak," Jelasnya.
Sehingga untuk menekan angka tersebut, pihaknya harus berusaha semaksimal mungkin.
"Datanya itu harus akurat, makanya tadi lewat diskusi rekonsiliasi ini data yang berisiko disitu kita akan fokus. Contohnya tidak mempunyai Jamban (WC)," harap Rita.
Oleh karena itu, ia meminta agar semua lintas sektor berupaya menekan angka stunting tersebut.
