KabarMakassar.com — Bantuan Sosial (Bansos) Pendamping Keluarga Harapan (PKH) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mulai dicairkan. Kali ini, proses pencairan tersebut akan dilakukan di triwulan II 2024.
“Ya, bansos PKH dicairkan tahun ini dimulai sejak Januari hingga Maret lalu, kemudian di bulan April kemarin Mei dan Juni,” ujar Koordinator Kabupaten PKH Jeneponto, Sandra Dewi, Kamis (30/5).
Untuk jumlah penerima bantuan sosial yang akan mendapatkan bantuan ini sebanyak 22.180 KPM. Itu pun kata dia, dibagi dalam 3 komponen, yakni, Pendidikan, Kesehatan dan kesejateraan sosial.
Menurut Sandra, diantara 3 komponen KPM yang berhak menerima bantuan itu diantaranya adalah Ibu Hamil, anak usia 0 hingga 6 tahun, Anak SD, SMP, SMA, Disabilitas berat, Lanjut usia 60 tahun keatas dan terakhir korban pelanggaran HAM berat.
Rata-rata penerima bansos ini sudah disesuaikan dengan jumlah Indeks Bantuan Sosial PKH 2024, yakni, indeks 1 tahun, 3 bulan, 2 bulan dan 1 bulan.
Adapun Indeks 1 tahun adalah:
1. Bumil Rp 3 juta
2. Anak usia 0-6 tahun Rp 3 juta
3. Anak SD Rp 900 ribu
4. SMP Rp 1,5 juta
5. SMA Rp 2 juta
6. Disabilitas berat Rp 2,4 juta
7. Lanjut usia 60 tahun keatas Rp 2,4 juta dan;
8. Korban Pelanggaran HAM berat Rp 10,8 juta.
Sedangkan indeks 3 bulan, yakni;
1. Bumil Rp 750 ribu
2. Anak usia 0-6 tahun Rp 750 ribu
3. Anak SD Rp 225 ribu
4. SMP Rp 375 ribu
5. SMA Rp 500 ribu
6. Disabilitas berat Rp 600 ribu
7. Lanjut usia 60 tahun keatas Rp 600 dan;
8. Korban Pelanggaran HAM berat Rp 2,7 juta.
Indeks 2 bulan, yakni;
1. Bumil Rp 500 ribu
2. Anak usia 0-6 tahun Rp 500 ribu
3. Anak SD Rp 150 ribu
4. SMP Rp 250 ribu
5. SMA Rp 333 ribu
6. Disabilitas berat Rp 400 ribu
7. Lanjut usia 60 tahun keatas Rp 400 dan;
8. Korban Pelanggaran HAM berat Rp 1,8 juta.
Indeks 1 bulan;
1. Bumil Rp 250 ribu
2. Anak usia 0-6 tahun Rp 250 ribu
3. Anak SD Rp 75 ribu
4. SMP Rp 125 ribu
5. SMA Rp 166 ribu
6. Disabilitas berat Rp 200 ribu
7. Lanjut usia 60 tahun keatas Rp 200 dan;
8. Korban Pelanggaran HAM berat Rp 900 ribu
“Jadi kalau penerima PKH itu ada yang menerima setiap bulan ada yang menerima setiap 3 bulan, bantuannya yang pakai KKS menarik di BRI sementara yang menarik di PT Pos itu pakai barcode dan setiap 2 bulan sekali menerima tapi jumlahnya tetap sama per tahun,” jelas Sandra.
Dalam mekanisme pembayaran tersebut, para KPM tak dipungut biaya apa pun.
“Tidak ada pemotongan sepeser pun. Mereka mengambil utuh di BRI dan PT Pos juga tidak pemotongan sedikit pun,” tegasnya.
