KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menolak pembangunan jalur kereta api di Makassar apabila tidak menggunakan jalur elevated (melayang).
Pihaknya menyebut sejak awal perencanaan proyek disepakati jalur yang akan dibangun yakni elevated namun Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana membangun jalur kereta api dengan jalur landed (darat).
"Kami anggap kereta api at grade itu adalah desain termasuk penentuan yang tidak pas. Kita taat aturan, kita ada aturan tata ruang," ungkapnya dalam acara Konferensi Pers Terkait Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Maros-Makassar di Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (18/07).
Pihaknya juga menyoroti pembangunan stasiun kereta api yang direncanakan akan dibangun di sekitar wilayah Lantebung yang memiliki ruas akses jalan kecil dan jauh dari jalan raya.
"Ini mengherankan kenapa mereka mau bangun stasiun di lorong-lorong padahal itu stasiun harusnya di jalan besar," pungkasnya.
Pihaknya menjelaskan pembangunan jalur kereta api dengan jalur landed dapat memutus kegiatan masyarakat setempat dan menghalangi jalur kapal di Sungai Tallo.
"Itu nelayan kalau jalur rel landed itukan tidak bisa tembus kapal dari sungai Tallo ke laut, ini menyengsarakan rakyat Makassar esok hari" tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti desain proyek kereta api senilai Rp1,2 Trilliun tersebut yang tidak menunjukkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
"Desain kereta api yang tidak memperlihatkan AMDAL dan tidak melibatkan Pemkot Makassar. Belum ada laporan AMDAL itu dibahas secara terbuka," jelasnya.
Danny menegaskan, pihaknya tidak menolak rencana penetapan lokasi proyek kereta api di Makassar namun menolak rencana pembangunan dengan jalur landed (darat).
"Saya tegaskan yah bukan kereta apinya yang saya tolak tapi kenapa itu tidak bisa elevated," tegasnya.
