KabarMakassar.com — Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 Sulawesi Selatan menyebut dugaan pelanggaran demi pelanggaran dalam Pileg dan Pilpres 2024 dilakukan berbagai modus seperti bantuan sosial (Bansos).
“Banyak dugaan caleg bagi-bagi uang. Bahkan modus lainnya seperti politisasi bansos dengan bagi-bagi beras atau sembako lainnya disertai permintaan memilih calon tertentu secara vulgar dipertontonkan oleh oknum timses,”Aflina Mustafainah Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel kepada kabarmakassar.com, Rabu (7/2).
“Peserta peserta pemilu sendiri bahkan sekelas penyelenggara negara sangat mudah dijumpai,”sambungnya.
Di Sulsel sendiri khususnya di Makassar, Aflina meminta Bawaslu selaku penyelenggara pemilu harus responsif terhadap kondisi ini.
Tidak harus menunggu laporan masuk dulu, tetapi dugaan pelanggaran yang viral dapat menjadi temuan yang ditindaklanjuti.
“Di Sulsel, kami berharap Bawaslu tanggap dan cepat dalam merespon dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi, transparan terhadap proses dugaan pelanggaran. Dan informasi proses penanganan pelanggaran aksesibel bagi publik agar kerja-kerja Bawaslu mendapatkan legitimasi publik,”tegas Aflina, yang juga anggota Koalisi OMS Kawal Pemilu 2024 itu.
“Dan kami, OMS Kawal Pemilu akan menjadi mitra partisipatif penyelenggara yang akan memantau proses pemilu termasuk kinerja penyelenggara pengawas pemilu,”pungkasnya.
Senada sebelumnya dilontarkan Samsang Syamsir perwakilan Koalisi OMS Sulsel, menyebut netralitas ASN ataupun penyelenggara negara dari dulu selalu banyak masalah.
Sejatinya tekanan hingga intimidasi sangat mengancam dalam pusaran netralitas ASN menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Lebih-lebih independensi KPU maupun Bawaslu.
Menurutnya hal itu karena mereka tidak diberikan kebebasan menjalankan netralitasnya melainkan ditekan dan diintimidasi untuk memenangkan pasangan tertentu yang biasanya melalui penggunaan kekuasaan negara.
Apalagi, lanjut Koordinator Forum Komunikasi Informasi Organisasi Non-Pemerintah Sulsel, sedari awal banyak oknum penyelenggara pemilu sudah menunjukkan sikap yang mencederai proses pemilu 2024 sejak tahapan berlangsung.
“Sehingga sangat wajar kalau kepercayaan publik berkurang. Menjaga pemilu dari kecurangan adalah tugas kita bersama bukan cuma OMS,”ujar Samsang Syamsir kepada kabarmakassar.com, Senin (29/1) lalu..
“Membacanya gampang, berpihak kemana penguasa negara, maka kesitulah arahannya. Tidak terkecuali terhadap penyelenggara pemilu yang kemudian menjadi oknum-oknum pelangggar netralitas,”tegasnya.
