KabarMakassar.com — Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan bantuan sosial dari Pemerintah jangan dijadikan sebagai kendaraan politik.
Karena itu ia menyampaikan kekhawatiran bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) belakangan ini dijadikan kendaraan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari mendatang.
Dimana karena muara politis yang kental itu, Said ragu bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrim pada 2024 akan dapat tercapai.
Dirinya menyatakan, kekentalan nilai politis pada penyaluran bansos belakangan ini diperlihatkan ketika Kementerian Sosial yang memiliki data 18,8 juta penerima tidak dilibatkan.
Said pun mempertanyakan dasar data penerima bansos tersebut. Terlebih, penyaluran bansos itu dilakukan oleh lembaga lain yang disebut tak memiliki tupoksi.
“Selama bertahun-tahun, hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK yang perannya lebih dari sisi kebijakan. Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan,” kata Said dalam keterangan resmi kepada awak media, Selasa (30/1).
Said menyatakan, agar bansos yang berasal dari pajak rakyat itu dapat berdampak maksimal untuk menghapus kemiskinan ekstrim tanpa ada kecurigaan menjadi kendaraan politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, maka sebaiknya waktu penyaluran diperhatikan.
Penyalur bansos pada tiga bulan pertama rentang Januari-Maret 2024, lanjutnya, bisa disalurkan pada minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.
“Jika disalurkan sebelum Pemilu, jelas sekali motif politik, menggunakan program APBN untuk pemenangan Pilpres. Sungguh memprihatinkan bila Bapak Presiden makin memberikan contoh tidak baik, tindakan konflik kepentingan yang dipertontonkan secara vulgar dengan memanfaatkan kepentingan wong cilik,” kata Said.
Adapun pilihan waktu penyaluran bansos lain adalah pada kuartal 1 2024 setelah Pemilu, karena periode El Nino sudah lewat, dan para petani memasuki musim panen.
Said menegaskan, dirinya mendukung penebalan anggaran bansos untuk satu tahun sekaligus, yang diberikan setiap tiga bulan.
“Namun alokasi waktunya harus tepat, jangan dikaitkan dengan momentum kegiatan politik,” ujarnya.
Said kemudian mengingatkan, bansos adalah salah satu cara menanggulangi kemiskinan ekstrim, yakni kelompok warga yang tidak memiliki sumber daya apapun, dan secara fisik sudah tidak produktif, misalnya rumah tangga lanjut usia tanpa keluarga.
Dirinya menilai, bansos diperlukan oleh rakyat untuk menolong rumah tangga miskin, yang harus dilakukan secara tepat waktu dan sasaran.
“Sangat tidak elok memanfaatkan program untuk rakyat kecil demi mengais dukungan politik. Di sisi lain, praktik seperti ini juga tidak membuat budaya demokrasi kita menjadi lebih baik, dengan menyandera rakyat kecil dalam memilih dengan alat bansos,” kata Said.
