KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan fondasi tata kelola pemerintahan menjelang pelaksanaan berbagai program strategis tahun 2026.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum memasuki fase percepatan pembangunan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. Kegiatan bertajuk “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif” itu digelar di Hotel Aston Makassar, Selasa (23/12).
Pemkot Makassar menghadirkan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama untuk memberikan arahan dan penguatan perspektif hukum kepada seluruh jajaran perangkat daerah.
“Kita menyelenggarakan kegiatan ini agar seluruh jajaran bisa mendengarkan langsung arahan dan pandangan dari Pimpinan KPK. Ini penting sebagai bekal kita menghadapi program-program besar ke depan,” ujar Appi.
Ia mengibaratkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan seperti sebuah kendaraan yang akan melaju dengan kecepatan tinggi. Namun, sebelum itu dilakukan, sistem pengendalian dan integritas harus dipastikan berfungsi dengan baik.
“Kalau kita ibaratkan mobil yang akan lari kencang, maka yang pertama harus kita pastikan adalah remnya. Rem harus pakem, keselamatan harus terjamin, baru kita tancap gas. Karena tahun depan kita akan berlari sangat kencang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kesiapan yang matang menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap berada dalam koridor hukum. Seluruh jajaran SKPD diminta memahami secara jelas batas kewenangan, ruang pengambilan keputusan, serta potensi risiko hukum yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program.
“Persiapan ini harus benar-benar proper. Kita harus tahu mana yang boleh dan tidak boleh, di mana batasannya, sehingga hal-hal yang selama ini abu-abu bisa dipertegas menjadi hitam atau putih,” lanjut Appi.
Lebih jauh, Appi mengingatkan bahwa persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh dipandang sebagai tanggung jawab individu semata. Menurutnya, setiap kebijakan bersifat kolektif dan berjenjang, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berdampak luas terhadap organisasi pemerintahan.
Appi berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi atau seremonial belaka, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap pola kerja, cara berpikir, serta pengambilan keputusan seluruh jajaran Pemkot Makassar.
“Saya berharap ini bukan sekadar diskusi, tapi benar-benar memberi dampak terhadap apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah tim, untuk mencapai tujuan dan target pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.
Appi kemudian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk mengikuti kegiatan tersebut secara serius dan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
“Pastikan semuanya hadir dan tidak ada yang terlewat. Ini sangat penting bagi kita semua. Setelah kegiatan ini, saya juga akan menyampaikan paparan internal kepada jajaran Pemkot Makassar,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham turut menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan fondasi utama pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan yang mampu bekerja secara bersih, berdaya saing, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah kunci mewujudkan Kota Makassar yang tertata, maju, dan berpihak pada kepentingan publik,” tutup Aliyah.
