KabarMakassar.com — The International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) Indonesia mendampingi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Berbasis Satu Data yang berlangsung di Hotel Four Point Makassar, Rabu (22/02).
Perencanaan pembangunan berbasis data tersebut merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemprov Sulsel untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau.
Direktur ICRAF Indonesia, Sonya Dewi mengatakan ekonomi hijau merupakan suatu gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Pihaknya mengaku ingin membantu pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Apalagi, kebutuhan dan pemanfaatan lahan saat ini sangat beragam.
"Lahan ini tidak tumbuh tapi kebutuhannya ada banyak, kita membutuhkan jasa eksosistem. Tata guna lahan sangat penting. Dan harus dipikirkan dampak jangka panjangnya," ungkapnya
Menurutnya, saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perencanaan sendiri-sendiri sehingga apabila dilakukan secara bersama, bersinergi dan berkolaborasi, maka hasilnya tentu berbeda.
"Peran Icraf adalah membantu menganalisa data, dan fasilitasi proses yang partisipatif," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Kevin Tokar menjelaskan isu krisis iklim, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pemanfaatan lahan menjadi hal yang penting dimana perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan keadaan lingkungan akan sulit dicapai.
"Karena itu, maka ada program Land For Lifes yang direkomendasikan Icraf dan didukung Pemerintah Kanada dengan dana Rp189 miliar untuk tiga provinsi Indonesia, termasuk Sulsel," jelasnya.
Selanjutnya, Asisten II Pemerintahan Ichsan Mustari menjelaskan isu krisis iklim bukan hanya terkait lingkungan namun mengubah ekonomi, sosial hingga perilaku masyarakat sehingga isu tersebut harus didorong dalam penyusunan RPJPD.
Disamping itu, persoalan terbesar saat ini terkait dengan data sehingga pihaknya melakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.
"Kita harus banyak eksekusi tentang perubahan iklim. Dan apanya yg terkait tentang perubahan iklim itu perilaku berubah, sistem ekonomi, rusaknya infrastruktur kondisi sosial masyarakat berubah olehnya yang harus dilakukan bagaimana langkah-langkah mitigasi dan adaptasi dan salah satunya adalah berbasis data karena sejauh ini data di daerah dengan disini itu berbeda," pungkasnya
Pihaknya pun berharap rencana pembangunan berbasis satu data tersebut tidak berhenti dan nantinya dilanjutkan dengan program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
"Tidak berhenti disini ada rencana aksi yang dibuat yang ada program-programnya kedepan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau kita," jelasnya.
