kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

Debat Cawapres Diprotes, Gibran Siap Ikuti Aturan KPU

banner 468x60

KabarMakassar.com — Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tak gentar berdebat dengan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Imin, dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Putra sulung Presiden Jokowi tersebut menegaskan, siap menghadapi debat yang akan digelar KPU. Rencana debat Capres-Cawapres sedang ramai diperbincangkan elite.

Pemprov Sulsel

Terutama mengenai perubahan format. Dalam pelaksanaan nanti, tidak ada lagi debat Cawapres secara khusus. Lima kali pelaksanaan debat semuanya akan diikuti secara bersama-sama antara Capres dan Cawapres.

Dimana format ini diprotes kubu Capres-Cawapres nomor 1 dan nomor urut 3. Format itu dianggap untuk kepentingan Capres-Cawapres nomor 2, bahkan secara tersirat ada tudingan Gibran tak bisa debat.

Akhirnya Gibran pun angkat suara. Wali Kota Solo ini menilai, keputusan KPU menghilangkan sesi debat antar Cawapres tak menguntungkan pihak mana pun, termasuk dirinya.

"Nggak, nggak menguntungkan. Sama aja," kata Gibran, usai blusukan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, Minggu (3/12) seperti dikutip RM.

Menurut Gibran, pelaksanaan debat Cawapres dengan format sendiri-sendiri atau pun didampingi pasangannya, sama saja. Yang pasti, Gibran tak keberatan dengan keputusan KPU itu.

"Ya kita ngikut aturan KPU aja," ujarnya. Gibran memastikan siap hadir di acara debat. Untuk gelaran ini, Gibran mengaku sudah berkonsultasi dengan tim, termasuk dari akademisi. "Sudah, Sudah. Sudah disiapkan," kata Gibran.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ikutan berkomentar soal keputusan KPU menghilangkan debat khusus Cawapres. Adik kandung Gibran ini bilang, sebaiknya debat antar cawapres tetap digelar seperti pada 2019.

Menurut dia, pemilu akan dirasa jauh lebih baik dengan gelaran debat antar-cawapres. Namun, putra bungsu Presiden Jokowi ini menghormati apa pun keputusan KPU soal format debat Capres-Cawapres.

"Kami ikut apa kata KPU, diadakan ya ayo, nggak diadakan ya sudah," kata Kaesang, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/12).

Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, terlihat gerah dengan isu yang menyebutkan Gibran takut debat, sehingga debat Cawapres dihilangkan.

Dia menegaskan, format debat yang diputuskan KPU adalah kesepakatan bersama semua perwakilan Capres-Cawapres.

"Jadi, framing seolah ada upaya menghilangkan debat Cawapres, itu tuduhan yang jahat,” ucap Dahnil, di akun Instagramnya. Dia pun memastikan, Gibran siap melakukan debat.

“Bila perlu ada sesi khusus debat Capres dan Cawapres tersendiri, pakai Bahasa Inggris saja kami siap," tegas Dahnil.

Sementara, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi isu debat ini dengan santai. Menko Polhukam ini menyerahkan urusan debat kepada KPU.

"Kalau saya setuju dan siap saja. Disuruh lomba goreng martabak pun saya juga setuju," kelar Mahfud, di Situbondo, Minggu (3/12).

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, bicara serius mengenai hal ini. Pria yang akrab disapa ini mengatakan, debat adalah bagian transparansi dari rencana dan gagasan.

Karenanya, ia berharap, debat khusus Cawapres tetap diadakan pada Pilpres 2024, sama dengan Pilpres 2019. Ketua Umum PKB ini menganggap, debat khusus cawapres penting digelar.

"Kalau Pemilu ini mau baik, ya kita adu gagasan, adu program, adu ide. Kami siap melakukan itu," ucapnya.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa, ada perubahan format debat Capres dalam Pilpres 2024. KPU menghilangkan debat khusus Cawapres.

Dalam lima kali debat, semua Capres-Cawapres tampil. Alasan KPU, agar publik melihat teamwork dari pasangan Capres-Cawapres.

Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik menerangkan, dalam pelaksanaannya, debat Capres digelar tiga kali dan debat Cawapres digelar dua kali. Hanya saja, pasangan Capres-Cawapres harus hadir di setiap debat tersebut.

Saat debat Capres, proporsi bicara lebih banyak Capres dari Cawapres. Demikian juga sebaliknya, saat debat Cawapres, proporsi bicara Cawapres akan lebih banyak dari capres.

Idham memastikan, hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pemilu. Dia pun meyakini pasangan Capres-Cawapres dapat menerima hal tersebut. Meski begitu, kritikan terhadap KPU terus mengalir.

PDAM Makassar