Bawaslu Temukan 8 Nama Penyelenggara Pemilu Dicatut Parpol

KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sebanyak 275 nama penyelenggara pemilu tercatat dalam keanggotaan dan kepengurusan Partai Politik (Parpol). 8 diantaranya di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut disampaikan dalam siaran pers Pengawasan Bawaslu Terhadap Tahapan-tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi (Vermin) Parpol Calon Peserta Pemilu 2024.

Hasilnya menunjukkan terdapat kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Selain itu, Bawaslu juga mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan, baik dalam akses terhadap SIPOL, maupun akses dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendaftaran dan verim berkas parpol calon peserta Pemilu 2024.

Bawaslu mendapatkan adanya nama jajaran penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai anggota maupun pengurus parpol di dalam SIPOL.

Hingga hari ke-14 tahapan pendaftaran parpol dan hari ke-13 tahapan vermin, setidaknya terdapat 275 nama penyelenggara pemilu yang tercatat dalam keanggotaan dan kepengurusan parpol.

Bawaslu pun merekomendasikan agar KPU mengoptimalkan fungsi SIPOL dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi yang masih tersisa.

Bawaslu juga meminta KPU memberikan peningkatkan kerja sama dengan Bawaslu dalam penyelanggaraan pemilu dengan memberikan ruang dan akses sepenuhnya bagi Bawaslu dan seluruh jajaran pengawas untuk menjalankan amanat undang-undang, termasuk akses untuk mengawasi secara melekat tahapan vermin berkas parpol calon peserta pemilu.

Selanjutnya, Bawaslu meminta KPU mencoret 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol yang dicatut dan dimasukan ke dalam SIPOL sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh KPU.

Selain itu, Bawaslu juga mengeluhkan sejumlah kendala yang dihadapi pengawas dalam melakukan pengawasan diantaranya dalam hal pengawasan Verifikasi administrasi dalam SIPOL.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap akun SIPOL masih terbatas sehingga tidak dapat mengakses beberapa menu seperti unggahan berkas parpol, unggahan dokumen keanggotan parpol berupa KTP dan KTA, sub-Menu verifikasi administrasi dan generate data dalam progres unggahan data parpol

Dalam pengawasan melekat terhadap preses verifikasi administrasi di Hotel Borobudur dimana pengawas pemilu tidak diizinkan membawa alat komunikasi dan alat dokumentasi dalam melakukan pengawasan. Akibatnya, Tim Pengawas Pemilu tidak bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pengawasan proses verifikasi administrasi

Selain itu, Pengawas Pemilu hanya diberi waktu selama 15 menit sebelum setiap sesi vermin berakhir. Artinya, Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan proses verifikasi secara keseluruhan. Adapun, dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU membagi waktu kerja menjadi empat sesi yaitu pukul 8.00 WIB, pukul 10.00, pukul 13.00 WIB, dan pukul 16.00 WIB. Waktu pengawasan hanya diberi waktu selama 15 menit pada setiap sesi. Akibatnya, Tim Pengawas Pemilu tidak bisa mengawasi secara maksimal proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU.

Untuk itu, Bawaslu meminta agar KPU dapat memberi akses yang luas bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasn.

Hal itu penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan potensi sengketa proses pemilu.

Adapun sebanyak 31 parpol telah melakukan pendaftaran di KPU, dari total 43 parpol nasional pemegang akun SIPOL. Pengawas pemilu mencatat, sebanyak 21 parpol telah lengkap dokumen pendaftarannya (diterima), sementara 10 parpol lainnya dokumen pendaftarannya dikembalikan.

Sebaran Pengawas Pemilu yang nama dan NIK-nya dicatut sebagai Anggota/Pengurus Parpol yakni;