KabarMakassar.com — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Amri Arsyid menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo perihal larangan buka puasa bersama (bukber) oleh Pejabat Negara maupun aparatur sipil Negara (ASN).
Menurutnya, pemerintah dalam membuat kebijakan, harus lebih bijaksana terutama dalam mengakomodir proses pembinaan kepada ASN.
Dimana kata dia, bukber adalah tradisi yang dilakukan ummat Islam sudah sekian lama. Sejauh ini tidak pernah ada larangan kalau alasannya karena suasana transisi covid-19 maka, itu tidak relevan lagi.
"Karena kita lihat beberapa waktu lalu banyak kegiatan besar seperti balapan motor, konser musik yang mana secara praktek banyak melibatkan orang. Saya kira tidak relevan ya berbicara Covid-19," ungkap Amri Arsyid kepada kabarmakassar.com, Senin (27/3).
Tidak hanya itu, ia menjelaskan bahwa Bukber merupakan bagian meningkatkan hubungan silaturahmi antar anak bangsa dan mencerdaskan bangsa yang mana bukan hanya semata-semata makan saja.
Diketahui, Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan kepada seluruh pejabat negara agar tidak menggelar acara buka puasa bersama selama Ramadan 1444 Hijriah.
Arahan Jokowi tertuang dalam surat dengan kop Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.
Karena itu, Amri Arsyid berharap bersama-sama kita mendorong pemerintah untuk menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kenyamanan bagi rakyat Indonesia.
"Dan apalagi bukber itu biasanya ada tausihanya. Saya kira kebijakan itu perlu ditinjau kembali dan jangan terlalu tendensius membuat kebijakan tersebut," ujar Amri Arsyid.
Sementara itu, Arief Wicaksono Akademisi Universitas Bosowa Makassar menanggapi perihal larangan Bukber, menurutnya hanya kekhawatiran Presiden atas kelanjutan kasus ASN dan Pejabat Negara yang dikuliti oleh netizen.
"Presiden takut, kalau mereka terlalu terekspos karena acara buka puasa bersama yang tidak bisa dikontrol tamunya dari mana," ucapnya.
