KabarMakassar.com — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memperingatkan bahwa cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi pada kuartal III dan IV tahun 2024 dapat menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi di wilayah tersebut.
Kepala KPwBI Sulsel, Rizky Ernadi Wimanda, menjelaskan bahwa kondisi ini berpotensi mengganggu produksi komoditas utama seperti beras dan ikan bandeng, yang sering menjadi kontributor terbesar inflasi di Sulsel.
Menurut Rizky, potensi penurunan produksi beras akibat cuaca ekstrem merupakan ancaman serius.
“Penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) baru terlaksana di sembilan kabupaten/kota, sehingga masih ada risiko yang signifikan,” ujarnya Rabu (05/06).
Selain itu, perubahan suhu permukaan air yang ekstrem dapat mempengaruhi produksi ikan bandeng, yang bersama dengan beras merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sulsel.
“Jika produksi dua komoditas ini terhambat, maka inflasi Sulsel akan sulit dikendalikan,” tambahnya.
Untuk menghadapi tantangan ini, Rizky merekomendasikan pemerintah segera mengambil langkah konkret. Langkah-langkah tersebut termasuk meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan cadangan beras pemerintah, terutama selama periode panen raya, serta memperkuat budidaya ikan bandeng.
“Strategi lain juga diperlukan, seperti mendorong pertanian greenhouse untuk produk hortikultura dan merealisasikan kerja sama antar daerah (KAD),” jelas Rizky.
KPwBI Sulsel juga menyarankan beberapa strategi untuk menjaga keterjangkauan harga, seperti pembentukan neraca pangan di seluruh kabupaten/kota, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), perluasan Mini Distribution Center (MDC), dan operasi pasar yang terstruktur dan serentak.
“Strategi ini sangat penting untuk dilakukan jika ketersediaan pasokan mulai menipis, guna mengantisipasi kenaikan harga dalam jangka pendek,” tegasnya.
Selain itu, Rizky menekankan perlunya memastikan kelancaran distribusi sepanjang tahun ini. Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan satgas pangan dan pelabuhan untuk memonitor kelancaran distribusi komoditas strategis.
Hal ini juga mencakup perluasan program Sipeppa, yaitu kerja sama antara distributor dan asosiasi toko ritel/kelontong.
