KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersiap melakukan mutasi dan pergeseran pejabat struktural pada awal tahun depan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penataan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Makassar.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengatakan mutasi direncanakan berlangsung pada Januari, setelah seluruh rangkaian pertanggungjawaban kegiatan akhir tahun anggaran rampung.
“Mudah-mudahan mutasi sudah bisa terlaksana di Januari. Sekarang kita selesaikan dulu pertanggungjawaban akhir tahun,” ujar Kamelia, Sabtu (13/12).
Ia menjelaskan, mutasi sengaja tidak dilakukan pada Desember untuk menghindari beban administratif yang berpotensi memberatkan pejabat baru. Jika mutasi dilakukan di penghujung tahun, pejabat yang baru dilantik dikhawatirkan harus menanggung pertanggungjawaban atas kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya.
“Kalau dilakukan sekarang, kasihan pejabat yang baru karena harus mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dikerjakan pejabat lama. Karena itu kami usulkan mutasi dilakukan setelah kegiatan tahun anggaran selesai,” jelasnya.
Menurut Kamelia, pergeseran pejabat ini juga merupakan tindak lanjut dari usulan para kepala perangkat daerah serta arahan langsung Wali Kota Makassar.
Tujuannya adalah memastikan setiap jabatan strategis diisi oleh pejabat yang tepat sesuai kebutuhan organisasi.
Penataan pegawai di lingkungan Pemkot Makassar, lanjut dia, sejatinya telah dimulai sejak awal masa kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Penataan tersebut dilakukan secara bertahap dan terukur.
Tahap awal difokuskan pada jajaran eselon II, termasuk pengisian sejumlah jabatan kepala perangkat daerah yang sempat kosong. Selanjutnya, mutasi dan pengisian jabatan diperluas ke level eselon III dan IV, hingga jabatan fungsional.
“Penataan sudah berjalan sejak awal kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mulai dari eselon II, kemudian berlanjut ke eselon III, IV, hingga fungsional,” kata Kamelia.
Selain itu, pergeseran jabatan juga telah menyasar para lurah di sejumlah wilayah. Meski demikian, masih terdapat beberapa jabatan yang belum terisi atau akan kembali dievaluasi.
“Sisa beberapa jabatan sekretaris, kepala bidang, hingga camat yang rencananya akan dituntaskan pada tahun mendatang,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses mutasi dan penataan ASN akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, kinerja, dan kebutuhan organisasi.
“Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar,” Pungkasnya.
