Temui Menteri PPN/Bappenas, Merial Institute Sampaikan 3 Rekomendasi

(IST)

KabarMakassar.com — Merial Institute, lembaga yang berfokus kepada isu pembangunan kepemudaan dan bonus demografi menemui Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa untuk menyampaikan keresahannya terkait adanya stagnansi dalam implementasi Perpres Nomor 66 Tahun 2017, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (24/2) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Merial Institue menyampaikan berbagai laporan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Merial Institute dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 66 Tahun 2017. Dimana salah satunya menginisiasi lebih dari 20 gerakan kolaborasi anak muda dengan berbagai latar belakang.

Pada kesempatan ini, Merial Institute mendorong Bappenas untuk menselaraskan implementasi aspek perencanaan strategis termasuk tentang kepemudaan, yang mereka nilai saat ini kebijakannya masih ada tumpang tindih.

Menurut Merial Institute, dengan adanya Perpres Nomor 66 Tahun 2017 ini menjadi sebuah langkah yang strategis sebagai solusi untuk mengintegrasikan terkait perencanaan dan implementasi program-program kepemudaan dari setiap kementerian lembaga, agar menjadi tepat sasaran, efektif, efisien serta dampaknya terasa langsung kepada pemuda Indonesia secara menyeluruh.

Sebagai perwakilan unsur masyarakat yang juga terlibat dalam Pokja Penyelenggraan Kepemudaan oleh Kemenpora RI, Merial Institute juga mengajukan beberapa rekomendasi, diatantaranya: (1) Perlunya menyelaraskan dan harmonisasi tumpang tindih antar kementerian lembaga dengan dengan difasilitasi oleh Bappenas dan bekerjasama dengan Merial Institute; (2) Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dengan indikator yang terdapat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP); (3) Terkait dengan Indeks Pembangunan Pemuda, Merial Institute berharap hal ini agar tersosialisasikan secara menyeluruh kepada semua stakeholder pemuda agar memiliki standar yang sama dalam mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Merial Institue, Arief Rosyid mengatakan, sejumlah rekomendasi di atas tidak akan lepas dari tanggung jawab Merial Institute sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perwakilan unsur masyarakat sebagai stakeholder yang berfokus kepada pembangunan kepemudaan.

“Atas amanah, tanggung jawab dan kepercayaan besar tersebut, Merial Institute akan terus setia mendorong dan memastikan agar kebijakan Pemerintah dapat terimplementasi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya,” ujarnya.

Direktur Riset Merial Institute, Muh. Fadli Hanafi menambahkan, core activity Merial Institute memang berfokus di anak muda. Mulai dari kajian dan riset, aktivasi hingga pengawalan.

“Yang terpenting adalah penyelarasan kebijakan. Artinya, belum ada urgensi membuat kebijakan yang baru, tetapi bagaimana yang sudah-sudah kita selaraskan dulu,” tutur Fadli.

Fadli juga memaparkan mengenai berbagai kajian dan mapping internal Merial Institute yang menunjukkan banyaknya irisan. Olehnya itu, kata dia, ke depan pihaknya akan bersama-sama dengan Bappenas dalam mengembangkan berbagai riset terkait pemuda.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa mengapresiasi apa yang telah dilakukan Merial Institute. Ia mengatakan, aksi atau tindakan nyata memang menjadi hal yang sangat penting.

“Action yang penting. Kalau just thinking, itu a lot of people just do thinking. But action? Butuh anak muda seperti Merial Institute ini untuk melibatkan pemuda agar menyentuh hal-hal yang lebih nyata seperti pengangguran, program masuk desa, dan lain-lain,” kata Suharso.

Sekadar diketahui, sebelumnya pada tanggal 20 Februari lalu juga telah beraudiensi dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Zainudin Amali terkait urgensi Perpres Nomor 66 Tahun 2017 untuk segera diimplementasikan, dan mendapat respon positif dari Menpora untuk ditelaah kembali serta akan mengawali koordinasi lintas kementerian/lembaga ini sebagai program prioritas.

Reporter :

Editor :

Redaksi

Firdaus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI